ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERHADAP KEMISKINAN KECAMATAN STUDI DI KABUPATEN SLEMAN PADA TAHUN 2008-2012

Kharis Fadlan Borni, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Se.Ph.D

2014 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Krisis ekonomi 1997/1998 menggugah kesadaran nasional bahwa di Indonesia banyak warga yang rentan terhadap kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak program strategi penanggulangan kemiskinan. Anggaran menjadi salah satu sumber daya penting untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu program nasional berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan pemerintah pusat adalah program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Manusia Mandiri Perdesaan dan Perkotaan. Di daerah, pemerintah kabupaten mengeluarkan program Alokasi Dana Desa (ADD). Kedua program tersebut dari tahun ke tahun mengalokasikan anggaran cukup besar dengan tren yang selalu meningkat. Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang mengembangkan kedua skenario program penanggulangan kemiskinan tersebut. Hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah, mengapa banyak anggaran yang telah disediakan pemerintah untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan, tapi tidak menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Studi ini berupaya mengetahui bagaimana tren kemiskinan, di mana lokasi kemiskinan serta bagaimana dampak anggaran program penanggulangan kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan kecamatan di Kabupaten Sleman. Dengan menggunakan data panel tahun 2008-2012, alat analisis tren, tipologi Klassen dan Pooled Least Squares (PLS), studi ini menemukan bahwa 1) tren kemiskinan di Kabupaten Sleman cenderung meningkat, 2) program penanggulangan kemiskinan tidak secara efektif berperan menurunkan kemiskinan dan 3) BLM PNPM tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan kecamatan, sedangkan ADD secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan kecamatan.

The economic crisis of 1997/1998 provokes national consciousness that many people are vulnerable to poverty in Indonesia. To solve the problems of poverty, Indonesian government has issued many programs and strategy to tackle it. Here, the budgeting becomes one of the important resources for tackling poverty. One of the developed national programs on poverty alleviation-oriented is the program of Social Direct Aid (Bantuan Langsung Masyarakat/BLM), Rural and Urban National Program for Human Empowerment Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Perkotaan/ PNPM). For local/rural policy, government also issues Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/ADD). Year to year, both of these programs increasingly allocate a big enough budget of its trend. Sleman Regency is one of regencies in Indonesia developing both policies on poverty alleviation program. The interesting fact to question is why much money has been provided by the government to support the poverty reduction program, but it does not significantly reduce the level of poverty. This study seeks to determine the trends of poverty, the location of poverty and the impacts of budgetary on poverty reduction programs towards the level of district’s poverty in Sleman. Using panel data from 2008-2012, the trend analysis tool, Klassen typology and Pooled Least Squares (PLS), the study finds that 1) the trend of poverty in Sleman tends to rise, 2) poverty alleviation programs do not effectively reduce poverty and,3) BLMPNPM does not significantly affect the level of district’s poverty, while ADD significantly affects it.

Kata Kunci : tingkat kemiskinan, BLM PNPM, ADD, tren, tipologi Klassen, Pooled Least Squares