Persepsi elit politik lokal terhadap UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 dan implikasinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya

GANI, Najamuddin, Dr. Warsito Utomo

2001 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Sistem pemerintahan yang bersifat sentralistis di masa Orde Bani, telah menimbulkan berbagai reaksi. Reaksi tersebut semakin mengemuka bersamaan dengan adanya tuntutan reformasi. Berbagai daerah mengajukan tuntutan agar diberi otonomi yang lebih luas serta pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam secara adil. Karena kekecewaan yang inendalam terhadap pemerintah pusat. beberapa daerah terutama yang memiliki sumber daya alam kuat seperti Aceh, Riau, dan Irian Jaya bahkan mengancam memisahkan diri dari Negara Kesatum Republik Indonesia. Tuntutan tersebut telah mendorong bangsa Indonesia ke ambang perpecahan. Pemerintah pusat merespon tuntutan tersebut dengan mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 yang dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 1999. Sebagai kebijakan strategis dan fital, kedua undang-undang tersebut mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari daerah sebagai pihak yang sangat berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi elit politik lokal terhadap kedua undang-undang tersebut. Hal-ha1 yang ingin dlketahui mencakup: Persepsi elit politik terhadap kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam bentuk UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, kesesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dengan persepsi elit politik lokal, serta implikasi persepsi elit politik lokal terhadap pelaksanaan ototnomi daerah. Lokasi penelitian adalah di kabupaten Fakfak propinsi Irian Jaya. Berdasarkan klasilikasi analisis elit, maka yang menjadi obyek analisis ialah elit posisional, yaitu elit yang berada pada lembaga legislatif dan eksekutif (politisi/jabatan politik). Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan katagorisasi persentasi selanjutnya dideskripsikan. Hasilnya dipadukan dengan wawancara sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang lebih konkrit tentang persepsi elit terhadap kebijakan otonomi daerah. Hasil penelitian ini antara lain; elit politik lokal memiliki kesamaan persepsi tentang kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam bentuk IJtJ No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999. SDA, adat, dan agama (Islam) merupakan keunggulan dan kekhasan kabupaten Fakfak yang mendominasi lingkup persepsi elit. Berdasarkan unsusr-unsw tersebut, elit politik lokal mengarahkan persepsinya pada authority-oriented dan state-oriented yang juga merupakan tujuan pemerintah pusat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat telah sesuai dengan persepsi elit politik lokal. Kendala teretak pada aspek distribusi hasil pengelolaan SDA. Dalam kasus ini, elit menghendaki agar antara 70% hingga 80% diperuntukan bagi daerah. Implikasi yang ditimbulkan adalah otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan pembenahan pada aspek keuangan yang oleh UU No. 25 tahun 1999 disebut sebagai dana perimbangan

The sentralistic system of goveniinent during the New Order era has caused various reactions, which are increasingly manifested as a result of the, current demand for reforms A number of regons have demanded a wide-ran@ng autonomy and an equitable and fair distribution of revenues from the exploitation of natural resources. Being deeply disappointed with the central goveniment, some region (particulary those with rich natural resources) such an Ace, Riau, and Irian Jaya have even threatened to break away froin the Unitaq State of the Rpublic of Indonesia. Their demand has brought the nation to the verge of disintegrettion. The sentral government responded ti this demand by issuing Act No. 22 of 1999 completed with Act No. 25 to 1999. As a strategic and vital policy. the two Acts receive attention from various quarters, including some regions as interested parties. This research aims to investigate the local political elite’s perception of the two Acts. The investigation covers the vollowing: The political elit’s perception of the policy on regional autonomy as embodied in Act No. 22 of 1999 and Act No. 25 of 1999; the congruence between the cenntral governmen’s policy and the local political elite’s perception as well as the implication of the elite’s perception for the implementation of regional autonomy. The research was conducted in Fakfak regency in the province of the Irian Jaya. On the basis of an analytical classification of the elite, the object of alalysis was the elite from the legsltive body and the executive (i.e. politicians). Data were collected by sending out a questionnaire and conducting interviews. The technique used for data analysis was descriptivequalitative, i.e. the data obtained from the completed quetionnaere were processed by using categorization of presentations and then described. The result was brought together with the interviews in order two give a more accurate picture of the elit’s perception of the policy on regional autonomy. The results of the research are as follows. The local political elite has the same perception of the plicy on regional autonomy as embodied in Act No. 22 of 1999 and Act No. 25 of 1999. Natural resources, tradition and religion (Islam) are the strengths and special characteristics of Fakfak regency which paly a dominant role in moulding the elite’s perception. It is these elements that lead the local political elite to be authority-oriented and state-oriented in their perception, which corresponds to the wishes of the central government: Therefore, the central government’s policy accords with the local political elite’s perception. The constraint lies in the distribution of revenues form the exploitation of natural resources. In this respect, the elite want 70 70% to 80% to be ellotted to the region. The implication for regional autonomy is a need for adjustment to the financial aspect, which is referred to in Act No. 25 of 1999 as a balanced allocation of funds. Key Words: Local Political Elite - Regional Autonomy

Kata Kunci : Elit Politik,Persepsi UU No22 dan No25 Tahun 1999,Otonomi Daerah