PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KULONPROGO DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA

LIDWINA APRILLIANA ALLO TANGKO, Triyanto Suharsono, S.H.

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan dari Pegawai Negeri Sipil. Disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Namun pada kenyataannya, masih banyak PNS yang sering melakukan pelanggaran. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini meneliti bagaimana penegakan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo, faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan unruk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris,dapat disimpulkan Setelah diberikan penegakan hukuman, terjadi penurunan tingkat pelanggaran, karena semakin ditegakan peraturan menyebabkan pelanggaran menjadi semakin rendah, dan disiplin kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo.Hambatan yang dihadapi BKD yaitu Keterbatasan personil dalam melakukan pengawasan kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil, hambatan Psikologis berupa adanya hubungan baik diantara pimpinan dan bawahan, pimpinan SKPD masih belum memahami peraturan, dan pengawasan yang masih lemah dari masing-masing Pimpinan SKPD. Upaya yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Kulonprogo untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo yaitu dengan memberikan sosialiasi tentang Peratuan yang mengatur mengenai disiplin PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke instansi-instansi pemerintah Kabupaten Kulonprogo, dan memberikan reward dan Punishment kepada para Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal antara lain: 1) diharapkan agar para Pegawai Negeri Sipil untuk lebih memahami dan mengerti tentang Peraturan Disiplin PNS, 2) Pembinaan dan pengawasan yang harus terus menerus dilakukan dan dikembangkan oleh BKD, 3) hendaknya diadakan sosialisasi atau seminar hukum mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terutama mengenai kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,Hukuman Disiplin, dan Disiplin Kerja.

The smooth implementation of governance and national development depends on the perfection of the Civil Service. High discipline is one element to be perfect servants. But in fact, there are many civil servants are often violated. In an effort to improve the discipline of the Civil government has issued a policy that with the enactment of the Government of the Republic of Indonesia Number 53 Year 2010 on Civil Service Discipline Regulations. Accordingly, this study examines how regulatory enforcement Civil Service Discipline in Kulon Progo Regency Government, what are the factors that hinder the enforcement of the Civil Service Disciplinary Code in Kulon Progo Regency Government, and any efforts made to prevent the occurrence of violations of disciplinary rules Civil Servants in Kulon Progo Regency Government. By using the method of empirical legal research, it can be concluded after the enforcement of the penalty is given, a decline in the level of a violation, because the enforced regulations cause offense becomes lower, and labor discipline positively influence the performance of civil servants in the Government District of BKD is faced Kulon progo. Barriers faced by limitations discipline personnel in monitoring the Civil Service, Psychological barriers in the form of a good relationship between leaders and subordinates, leaders on education still do not understand the rules, and weak supervision of the respective chairman on education. Efforts made by Regional Employment Board Kulon Progo Regency to prevent offenses committed by Goverment civil servants in Kulon Progo Regency Government is to provide socialization of the norm of regulating the discipline of civil servants is Government Regulation Number 53 Year 2010 concerning discipline of civil servants, doing the inspection (unannounced) to government agencies Kulon Progo Regency, and provide rewards and Punishment to the Goverment Civil Servant. Based on these results, the authors recommend a few things: 1) it is expected that the Civil Service to better understand and know about Goverment Civil Servants Discipline Regulations, 2) Development and continuous monitoring should be carried out and developed by Regional Employment Board, 3) should be held socialization or legal seminar on Government Regulation Number. 53 Year 2010 on Civil Service Discipline, especially regarding the obligations and prohibitions Goverment Civil Servants. Keywords: Goverment Civil Servant, Goverment Civil Servant Discipline Regulations, Disciplinary Penalties and Discipline Work

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,Hukuman Disiplin, dan Disiplin Kerja