ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MARETA TARA, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai salah satu provinsi penghasil, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun mendapatkan dana transfer dari Pusat berupa dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan. Salah satu dampak eksploitasi terhadap sumber daya alam kehutanan ini adalah terjadinya lahan kritis. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam upaya konservasi lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi data yang relevan terkait dengan permasalahan kebijakan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dan konservasi lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk melihat gambaran dari pemanfaatan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tersebut, dapat dilihat dari pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka ikut menunjang sektor pembangunan daerah. Di sisi lain, tidak adanya regulasi atau aturan khusus mengenai pemanfaatan dana bagi hasil yang bersumber dari IIUPH dan PSDH tersebut juga menjadi permasalahan bagi sektor kehutanan dalam upaya mendukung program pembangunan kehutanan. Dalam kebijakan APBD Provinsi Kalimantan Tengah prioritas utama pembangunan daerah pada bidang infrastruktur. Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya konservasi lahan adalah dalam program rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari APBD. Sedangkan kegiatan RHL dari Dana Reboisasi yang menjadi penghambat adalah (1) DR sepenuhnya hanya untuk kegiatan RHL serta tidak ada anggaran tahapan pemeliharaan lanjutan; (2) belum selesainya proses RTRWP Kalimantan Tengah yang mempengaruhi kepastian kawasan hutan; (3) rendahnya kemampuan SDM kelompok tani dalam kegiatan RHL; (4) pengawasan oleh Tim Penilai/Lembaga Penilai Independen belum sesuai tata waktu. Adapun saran dari penelitian ini (1) perlu perencanaan yang komprehensif mengenai areal/lokasi kegiatan penanaman pada kanan kiri jalan dan ruang terbuka hijau; (2) pada kegiatan RHL dari DR diperlukan anggaran untuk tahapan pemeliharaan lanjutan; (3) percepatan proses penataan dan pengukuhan kawasan hutan di Kalimantan Tengah karena kepastian kawasan menjadi prasyarat keharusan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

This research is about fund allocation policy natural resource for forestry in Central Kalimantan. As one of the producing province, the Provincial Government Central Kalimantan each year to get funds transfer from the Central fund natural resource for forestry. One of the impacts on natural resources exploitation forestry is the occurrence of critical land. Based on these issues, research was meant to know how implementation of the policy budget allocation for natural resources for forestry in Central Kalimantan and what factors that influence on conservation efforts of land in Central Kalimantan. The method of this research is using descriptive qualitative research. Data Collection will be maintained by means interview and the documentation data that are relevant policy issues related to the budget for natural resources for forestry and conservation of land. Results of the study showed that in order to see the use of funds from natural resources for forestry, it can be seen from the implementation APBD Central Kalimantan. The budget was natural resource for forestry program aims to increase regional revenue to participate in supporting development sectors areas. On the other hand, there was no regulation or rules regarding use of funds for the result which is derived from IIUPH and PSDH was also be a problem for forestry sector in the effort to support forestry development program. In the policy budget in Central Kalimantan main priority for regional development is in infrastructure. Support The Government of Central Kalimantan on conservation efforts of land is in the forest and land rehabilitation derived from the regional budget. While out of the Reforestation Fund FLR activities that would be resistance is (1) DR fully only for the activity FLR and there is no budget stage further maintenance; (2) is not the finality RTRWP Central Kalimantan forest areas that affect certainty; (3) The low human resources farmer group activities in FLR; (4) supervision by assessment team Independent Assessment Institution/are not just good time. The suggestion of this research is (1) need to planning a comprehensive about the area/location planting activities on both sides of the street and green open spaces; (2) in the activities of DR FLR needed the budget for the stage further maintenance; (3) acceleration process arrangement and strengthening forest area in Central Kalimantan, on the area to a precondition for a must in forest resources management.

Kata Kunci : Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Kebijakan Pemerintah Daerah, Rehabilitasi Hutan dan Lahan.