PENJAMINAN INFRASTRUKTUR SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) OLEH PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) (STUDI KASUS: PLTU JAWA TENGAH)

THOMAS PETER WIJAYA, Dr. Sulistyowati, S.H., M.Hum.

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Skripsi ini membahas mengenai peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Pentingnya ketersediaan infrastruktur tersebut membuat Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk menyediakan sarana tersebut membutuhkan dana yang sangat besar untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan. Langkah Pemerintah untuk menggunakan skema kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, serta dengan didirikannya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diharapkan menarik minat investor swasta untuk berpartisipasi di proyek KPS. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah penjaminan apa sajakah yang dicakup oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam pembangunan proyek KPS PLTU Jawa Tengah, apakah kendala yang dihadapi dalam pembangunan PLTU Jawa Tengah dan bagaimana solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penjaminan proyek PLTU Jawa Tengah yang dicakup oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) adalah risiko politik dan risiko gagal bayar PJPK dan walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum, hal tersebut tidak menjamin bahwa proses pembebasan lahan akan berjalan dengan lancar.

This thesis examines the role of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project’s guarantee provider in infrastructure sector. Infrastructure projects are important to increase society welfare and to boost the economic development of a country, including Indonesia. The importance of infrastructure makes the government as a responsible party to provide the infrastructure facilities needs large capital to fund the projects. Government’s action to use Public Private Partnership scheme in infrastructure project and the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund are being expected to attract the private investors to participate in PPP projects. The main issues to be discussed are what types of guarantee is covered by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in the Central Java Power Plant project, what is the obstacles during the execution of Central Java Power Plant project and what is the solution to overcome the obstacles. This thesis is prepared by the normative-empiric method. The study concluded that the types of guarantee covered by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in Central Java Power Plant project are the political risk and the default risk that might be caused by Contracting Agency and even though Indonesian legal system have provided laws regarding land acquisition for public interest, this does not guarantee that the land acquisition process would be easier.

Kata Kunci : Penjaminan Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah Swasta, PLTU Jawa Tengah.