Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan KPPU (Studi Kasus Perjanjian Hak Siar Liga Inggris oleh Astro Group)

ESTAFIRANI KAMAHAYANI, Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Salah satu kompetisi sepak bola yang menjadi favorit masyarakat Indonesia adalah Liga Utama Inggris (English Premier League). Pada musim pertandingan 2007-2010, operator tv berlangganan yang dikenal dengan merk dagang “Astro” mengambil alih siaran Barclays Premier League (BPL). Di Indonesia, selama beberapa tahun terakhir sampai dengan 2006, EPL (English Premier League) disiarkan dan dapat dinikmati baik melalui televisi free to air terrestrial maupun televisi berlangganan. Ketika Astro memiliki hak siar atas EPL, seluruh stasiun televisi baik terrestrial maupun berlangganan tidak dapat menyiarkan pertandingan EPL lagi di Indonesia. Sekitar bulan September 2008, Indovision bersama dengan PT. Indosat Mega Media (IM2) dan PT. Indonusa Telemedia (Telkomvision) menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada KPPU atas tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh Astro. Laporan Indovision kepada KPPU dilatarbelakangi oleh tindakan ESPN Star Sport yang menghentikan suplai siaran EPL ke operator TV berbayar/berlangganan dan TV terrestrial di Indonesia. ESPN Star Sport sebagai pemegang hak siar EPL untuk wilayah Indonesia sama sekali tidak pernah sekalipun memberitahukan atau menyampaikan penjelasan resmi kepada penyelenggara televisi berlangganan di Indonesia mengenai adanya tender atas hak siar pertandingan EPL untuk musim kompetisi tahun 2007-2010. Perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh KPPU, namun Indovision sebagai pihak pelapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut. Keberatan yang diajukan Indovision ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan tidak memenuhi legal standing pengajuan keberatan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik legal standing pelaku usaha pelapor tidak dapat mengajukan keberatan atas Putusan KPPU. Untuk menjawab rumusan masalah, penulisan hukum ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian, hasilnya adalah pelaku usaha pelapor dalam perkara persaingan usaha tidak berhak mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh KPPU berisi hal-hal atau konsekuensi hukum yang ditanggung hanya oleh pihak terlapor. Pihak pelapor disini tidak akan mendapatkan konsekuensi dan dampak yang terkait langsung dengan dijatuhkannya putusan KPPU tersebut.

One of the most favorite football competitions watched by Indonesian people is the English Premier League. In the 2007-2010 season, the subscription TV operator, known under the trademark \\"Astro\\" took over the broadcast Barclays Premier League (BPL). In Indonesia, over the past few years to 2006, EPL (English Premier League) broadcast and can be enjoyed either through terrestrial free to air television and subscription television. When Astro has over BPL broadcasting rights, all TV stations both terrestrial and subscription couldn’t broadcast the matches of EPL again in Indonesia. Around September 2008, Indovision along with PT. Indosat Mega Media (IM2) and PT. Indonusa Telemedia (Telkomvision) submitted a report to the Commission (KPPU) over alleged violations of anti-competitive actions undertaken by Astro. Indovision’s report to the Commission action is motivated by ESPN Star Sports stop the supply of EPL broadcast to pay-TV operator/subscribe and terrestrial TV in Indonesia. ESPN Star Sports as EPL broadcast rights holders for the Indonesian region at all never even notify or submit an official explanation to the subscription television provider in Indonesia about the existence of a tender for the rights to broadcast EPL matches for the 2007-2010 match season. This case has been examined and decided upon by the Commission, but Indovision as the complainant appealed against the decision of the Commission. Indovision rejected objections raised by the West Jakarta District Court on the grounds do not meet the legal standing to appeal. This Legal Research aims to analyze the reasons behind the legal standing of the reporting entrepreneurs couldn’t raise objections to the decisions. In addressing the problems, this Research uses library research methodology. Based on the Research, the result is a reporter entrepreneurs in competition cases is not entitled to file an objection against the decision of the Commission due to the decision handed down by the Commission contain matters or legal consequences borne only by the reported party. Reporting parties here will not get the consequences and impacts associated directly with the ruling of the Commission.

Kata Kunci : Antimonopoli, persaingan usaha, upaya hukum, KPPU, legal standing