Analisis kebutuhan pelatihan perencanaan sumber daya manusia bagi Dinas Kesehatan Kota Palu dalam rangka otonomi sektor kesehatan

MAILILI, Sofyan, Dra. Johana E. Prawitasari, PhD

2001 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Kebijakan desentralisasi membawa perubahan pada sistem pemerintahan di daerah. Banyak tugas yang dulunya dilaksanakan oleh pemerintah pusat sekarang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dari keseluruhan tugas yang dilimpahkan sebagian besar merupakan tugas perencanaan. Kemampuan sumber daya di daerah dalam haI perencanaan, masih hang. Tujuan penelitian ini adaIah untuk mengetahui kebutuhan pelatihan perencanaan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kota Palu. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian non experimental dengan menggunakan metode studi kasus. Mat yang d~gunakan untuk penelitian adalah pertanyaan terbuka dengan metode wawancara dan diskusi kepada kepala dinas kesehatan, kepala sub dinas dan kepala seksi serta pengamatan dan pemeriksaan dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai kebijakan dan masalah sumber daya manusia, data identifikasi kebutuhan organisasi dan data identifikasi kebutuhan petugas perencana. Analisa data Qlakukan dengan mengelompokkan catatan lapangan kemudian dibuat kategori berdasarkan judul atau tema dari catatan Iapangan tersebut. Kemudian dilakukan kajian isi, ditafsirkan dan ditarik hubungan safx dengan yang lainnya. Hasil penelitian dari semua subyek penetitian, yaitu semua petugas perencanaan, ditambah Kepala Sub Dinas dan KepaIa Dinas memerlukan pelatihan perencanaan sumber daya manusia. PermasaIahan yang ditemui dapat dibagi menjadi pennasalahan ekstemd dan internal. Kebutuhan &an pelatihan bagi manajer puncak terdiri dari bidang strukhual : SPAMEN, bidang fimgsional : manajemen perubahan, manajemen sumber daya manusia, kebijakan dan politik organisasi serta Iobihegosiasi. Bagi manajer menengah terdiri dari bidang struktural : SPAMA, bidang fbngsional : manajemen strate@ manajemen perubahan manajemen sumber daya manusia, implikasi otonomi daerah, kebijakan dan politik organisasi. Bagi petugas perencanaan : perencanaan strate& implikasi otonomi daerah, perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan pengembangan dan perencanaan pengintegrasian sumber daya manusia. Kesimpulan : Dinas Kesehatan Kota Palu membutuhkan pelatihan bagi manajer puncak terdiri dari bidang struktural : SPAMEN, bidang fungsional : manajemen perubahan, manajemen sumber daya manusia, kebijakan dan politik organisasi serta lobilnegosiasi. Bagi manajer menengah terdIri dari bidang slmktural : SPAMA, bidang fungsional : manajemen strategik manajemen perubahan manajemen sumber daya manusia, implikasi otonomi daerah, kebijakan dan politik organisasi. Bagi petugas perencanaan : perencanaan strategik, implikasi otonomi daerah, perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan pengembangan dan perencanaan pengintegrasian sumber daya manusia

The policy of decentralization brings changes in the governmental system in the districts. Many assignments formerly done by the central government are now done by local authorities. Of all assignments given to loval authorities, most are planning assignments. In terms of planning, local resources capability is still low. This study was aimed at finding out the needs of human resources planning training at Health District of Palu. This was a non-experimental study using case-study method. It used open questions for discussion and interviews with the head of Health District, head of Health District Unit, and heads of sections. Documents were also analyzed. The data gathered were about policy and human resources matters, organizational needs identification and identification of planning staff needs. Data analysis was done by grouping field notes and were categorized based on titles and theme. They were then studied, interpreted and the relationship among them was found. The results of all subjects were that all planning staff as well as heads of Health District branches and head of Health District needed training on human resources planning. The problems were internal and external. The training needs for top managers consisted structural field SPAMEN; hctional field: management of change, human resources management; organizational politics and policy and negotiation skills. For middle managers, the training consisted of structural field: SPAMA and functional field: strategic management, management of change, human resources management, implication of autonomy, organizational politics and policy. For planning staff, the trainings were strategic planning implication of autonomy, organizational planning, direct planning, development planning and human resources integration planning. Conclusion: Health District of Palu needs training for top managers consists of structural field: SPAMEN, functional field SPAMA; functional field: strategic management, management of change, human resources management, implication of autonomy, organizational politics and policy. For planning staE strategic planning, imfilication of autonomy, organizational planning, directive planning, development planning and human resources integration planning.

Kata Kunci : Manajemen Kesehatan Masyarakat, Pelatihan Sumberdaya Manusia, Dinas Kesehatan Kota Palu, Otonomi Daerah, human resources planning, identification of training needs, analysis of needs, decentralization.