PERTANGGUNGANJAWABAN YURIDIS WALI AMANAT DI DALAM PENERBITAN OBLIGASI DALAM HAL EMITEN MELAKUKAN WANPRESTASI DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Shinta Devi, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Dalam rangka melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 1995yang salah satu tujuannya adalah membentuk kedisiplinan para pelaku pasar modal untuk mentaati peraturan yang berlaku dipasar modal termasuk wali amanat yang bertanggung jawab terhadap pemegang obligasi dalam hal emiten melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, suatu penelitian perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji secara kritis mengenai sejauh mana, tanggungjawab wali amanat terhadap pemegang obligasi dalam hal emiten melakukan wanprestasi. Penelitian menyimpulkan bahwa tanggungjawab yuridis wali amanat dalam praktiknya terhadap investor dalam hal emiten melakukan wanprestasi belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal karena harus dilihat terlebih dahulu dari situasi yang terjadi di kasus wanprestasi yang dilakukan oleh emiten tersebut dan metode penyelesaian sengketa yang umum di tempuh oleh investor apabila mengalami kerugian di dalam dalam hal emiten melakukan wanprestasi berdasarkan UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang prosesnya tidak memerlukan waktu yang lama

In terms of enforcing the Law No. 8 Year 1995 with one of main purposes to establish the discipline of the parties involved in the capital market including the trustee who is responsible on bondholder in terms of default issuer, a research is needed to analyze the problem. This study uses the normative judicial law research method that critically analyzes the responsibility of trustee on bondholder in terms of default issuer. The research concludes that the judicial responsibility of trustee in the practice on the investor in terms of default issuer is not completely based on Law No. 8 Year 1995 on Capital Market since it must be viewed from the situation in the case of default issuer and the solving method of the general conflict that is taken by the investors when they experience the loss in terms of default issuer based on Law No. 8 Year 1995 on Capital Market, through Indonesian Capital Market Arbitration Board in which the process does not need longer period of time.

Kata Kunci : Wali Amanat, Pasar Modal, Emiten, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal