TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA WANPRESTASI E-COMMERCE

HENDRIANSYAH, Dr. Sutanto, SH., MS

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat membuat kegiatan perdagangan E-commerce (electronic commerce) semakin pesat yang menimbulkan banyaknya wanprestasi dari pihak penjual. Dengan menjual barang barang dengan harga yang lebih murah dari barang aslinya membuat parah konsumen tergiur untuk melakukan transaksi, banyaknya permasalahn yang timbul akibat jual beli elektronik ini menyebabkan pentingnya suatu bukti agar dapat dibuktikan didalam persidangan. Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. pembuktiannya relatif sulit didalam persidangan karena banyak fihak yang meragukan keotentikan suatu alat bukti dalam bentuk elektronik atau digital. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan bukti elektronik dalam perkara wanprestasi e-commerce; dan Bagamana kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam perkara wanprestasi ecommerce. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan alat bukti dalam transaksi e-commerce serta perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Alat pengumpul data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa bahwa alat bukti digital mempunyai persyaratan yang sah sebagai alat pembuktian dalam cyberspace khususnya kegiatan e-commerce. Dalam beberapa peraturan perundangundangan Indonesia, seperti rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengakui bukti-bukti e-mail, fax serta data elektronik komputer dan lain sebagainya, dengan demikian maka data record, e-mail, dan chatting mendapat pengakuan yang sah sebagai alat bukti menurut hukum. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

The growth of internet users to make rapid trading activities E-commerce (electronic commerce) leading to rapidly increasing the number of default on the part of the seller. By selling goods at a cheaper price than the original goods made severely tempted consumers to conduct transactions, the number of constraint arising from the sale of these electronic cause important evidence to be proven in court. Advances in technology, particularly the internet, on the one hand it gives a lot of convenience and benefits to humans, but on the other hand also raises new problems. proof in court is relatively difficult because many parties who doubted the authenticity of the evidence in electronic or digital form. The problems that can be identified are as follows : How can the application of electronic evidence in case of default of e-commerce, and Bagamana legal force of electronic evidence in the case of default of e-commerce. Therefore, this study aimed to see how the application of evidence in e-commerce transactions and legal protection to consumers who are victims of default. The research method used is a specification that is descriptive analytical research using normative juridical approach. Stage of the research is through literature research and field research. Data collection techniques is the study of documents and interviews. Data collection tool using literature data and field data . In accordance with the approach applied, the data obtained for this study were analyzed qualitatively legally. Based on the results of research and analysis can be concluded that that the digital evidence has legal requirements as a means of proof in cyberspace, especially ecommerce activities. In some Indonesian laws and regulations, such as the draft law (bill) of the Corruption Eradication Commission, admitted the evidence of e-mail, fax and electronic data computers and so forth, and thus the data records, e-mail, and chat received official recognition as evidence by law. Article 5, paragraph 1 and 2 of Law ITE only mentioned that the electronic documents and / or the print results are valid legal evidence and is an extension of the valid evidence in accordance with the Criminal Procedure applicable in Indonesia.

Kata Kunci : Alat bukti, E-Commerce, Wanprestasi