KAJIAN TENTANG MASA KERJA TIM LIKUIDASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1999 DAN SK DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 32/53/KEP/DIR TERHADAP PROSES PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK (STUDI KASUS PADA PT BANK RATU DALAM LtKUtDASt)

LUSIANA LUBIS, Dr.Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H.,M.Hum.,LLM

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dilakukannya penulisan tesis ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisa bagaimana wewenang Tim Likuidasi dalam melaksanakan likuidasi sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu likuidasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan SK Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tersebut, dan menganalisa bagaimana akibat hukum dari ketentuan tersebut terhadap penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi yang belum selesai serta putusan pengadilan yang menyertainya. Hal ini berkenaan dengan adanya gugatan dari eks pemegang saham Bank Ratu (DL) terhadap Tim Likuidasi, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, terkait dengan tuntutan pengakhiran pelaksanaan likuidasi, sisa hasil likuidasi dan sisa harta kekayaan yang belum terlikuidasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang disebut pendekatan yang bersifat penelitian kepustakaan, dengan analisa menggunakan metode analisa kualitatif dan dikaji dengan metode berpikir deduktif. Untuk menunjang serta melengkapi penelitian juga dilakukan diskusi dengan nara sumber yang terkait dengan likuidasi bank. Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi berimplikasi Tim Likuidasi tidak dapat lagi melakukan proses likuidasi baik pencairan harta maupun pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur. Namun demikian dalam pelaksanaan likuidasi tersebut perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal lainnya serta semangat yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah dan SK Direksi Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan likuidasi, sehingga tidak merugikan kreditur dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang telah menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana yang telah membayarkan terlebih dahulu seluruh hak nasabah penyimpan dana bank yang dilikuidasi (melalui program penjaminan pemerintah).

This thesis aims at exploring and analyzing the authority of Liquidation Team in carrying out the liquidation process after the implementation period as stipulated in Article 12 of Government Regulation Number 25 of 1999 and Article 22 of decree of Board of Directors of Bank Indonesia Number 32/53/KEP/DIR ended. In addition, the thesis also elaborates on the legal effect of these provisions on the settlement of unfinished liabilities. Related court decisions will also be analysed. This is related to any claim from former shareholders of Bank Ratu (DL) to the Liquidation Team, Ministry of Finance and Bank Indonesia, related to the termination of the execution of the liquidation, the remaining liquidation proceeds and the remaining unliquidated assets. This study used a normative legal methods or library research approaches. The data were mainly gathered from literature research. To support and complement the research, a number of interview and discussion with relevant persons were also conducted. The data were analyzed using qualitative analysis methods and studied by the method of deductive reasoning. The thesis argues that as the implementation period ended, Liquidation Team can no longer either liquidate the assets or pay the obligations to the creditors of the bank. However, the implementation of such liquidation needs to consider broader provisions in other relevant regulations as well as the spirit contained in the Government Regulation and Board of Directors of Bank Indonesia Decree governing the implementation of the liquidation, so as not to disadvantage creditors in this regard the government as a party that has replaced the depositors who had paid in advance all depositors rights of liquidation banks (through the government’s blanket guarantee program).

Kata Kunci : likuidasi, bank dalam likuidasi, tim likuidasi