TINJAUAN HUKUM MENGENAI INFORMED CONSENT DALAM PEMERIKSAAN LABORATORIUM HIV BAGI PASIEN SEBELUM DIRAWAT INAP DAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN

Yulia Yuliarti Barkah, SH, Isharyanto, S.H., M.H.

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar tentang HIV/AIDS guna melindungi dirinya dan orang lain terhadap penularan penyakit. Setiap pengidap HIV/AIDS tetap dilindungi kerahasiaannya kecuali bila ia membolehkan untuk diketahui oleh orang lain. Keharusan adanya informed consent untuk pemeriksaan laboratorium HIV pada pasien apapun alasannya sangat berhubungan dengan tidak terlindunginya tenaga kesehatan terhadap terpajan virus HIV dalam melaksanakan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan berdasarkan penelitian primer, sekunder dan tertier kemudian diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya. Hasil penelitian didapatkan yaitu Informed consent merupakan suatu persetujuan didasarkan atas informasi dalam setiap tindakan medis yang akan dilakukan dokter. Informed consent sebagai prinsip dasar dalam transaksi terapeutik di Indonesia, seharusnya didasarkan atas pandangan setiap manusia dihargai sebagai individu dalam keterkaitan dengan keluarganya. Pasien sebelum dirawat inap perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium HIV secara umum, tidak hanya tertuju kepada pasien yang dicurigai pengidap HIV. Sebaiknya hukum tidak mengatur mengenai keharusan adanya informed consent terhadap pasien yang akan diperiksa laboratorium HIV agar ada perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan jika ternyata pasien tersebut pengidap HIV/AIDS. Seorang dokter disamping harus meminta persetujuan dalam melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien, maka seorang dokter pun dituntut untuk merahasiakan penyakit maupun hasil tes darah bagi penderita HIV positif. Perlindungan hukum yang diberikan bagi tenaga kesehatan yaitu dengan melakukan pemeriksaan darah bagi pasien yang akan di opname di rumah sakit agar dapat diketahui pasien tersebut menderita HIV atau tidak. Dalam hal ini pemeriksaan HIV/AIDS pada setiap pasien harus dilakukan dengan asas sukarela, rahasia atau anonim. Tenaga kesehatan berhak mendapat perhatian yang sama berkaitan dengan keamanan dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pengidap HIV/AIDS berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No 39 Tentang HAM

Every person has the right to obtain correct information about HIV / AIDS to protect themselves and others against disease transmission. Confidentiality of every person with HIV / AIDS is remained protected unless he or she agrees to be exposed to others. Requirements of obtaining informed consent for HIV laboratory tests on patients for any reason are strongly associated with unprotected exposure of health professionals to the HIV virus in performing their duties. The method used is based on the literature research. The research literature is based on primary research, secondary and tertiary subsequently inventoried by the focus issues that have been formulated in the formulation of the problem and are classified according to field studies, in order to make it easier to analyze. The results showed that informed consent is an agreement based on the information in any medical procedure to be performed by doctors. Informed consent serves as a basic principle in therapeutic transactions in Indonesia, should be based on the views of every human being valued as an individual in connection with his or her family. The patient prior being admitted to hospital has to go through HIV laboratory examination in general, not restricted only to patients with suspected HIV. It is recommended that the law should not regulate the need for informed consent in patients examined in the laboratory for HIV, in order to provide protection for health professionals who provide health care if the patient turns out to have a HIV / AIDS. A doctor must not only seek approval in taking medical action against his or her patient, but also required to keep the disease and the results of a blood test for HIV positive secret. Legal protection given to health professionals in the form of a blood test for patients who will be admitted to the hospital to find out whether the patient has HIV or not In this case HIV / AIDS screening should be performed on every patient with the principle of voluntary, confidential or anonymous. Health professionals are entitled to the same concern with regard to safety in conducting health care to people living with HIV / AIDS under Article 3, paragraph (2), Article 5 paragraph (1) of Act No. 39 of Human Rights.

Kata Kunci : Informed Consent, HIV/AIDS, Tenaga Keseh