TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN DAN PEMASANGAN SERTA MODIFIKASI TCAS II PADA PESAWAT UDARA LEARJET 31A (PK-CAJ) MILIK BALAI KALIBRASI FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN

HERI AGUS DWIYANTO, Haryanto, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tanggungjawab pemenang lelang dalam hal ini lelang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah terhadap tidak dapat dipasangnya peralatan di pesawat udara milik Kantor Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang sebenarnya sudah sesuai dengan dokumen kontrak dan akibat hukumnya terhadap dihentikannya kontrak pengadaan dan pemasangan peralatan TCAS II di pesawat udara serta modifikasi pesawat udara milik Kantor Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana pembahasan difokuskan terhadap ketentuan dan peraturan mengenai penghentian kontrak pengadaan peralatan TCAS II, pemasangan dan modifikasi pesawat udara Learjet, 1 paket. Bahan penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur dalam suatu kontrak yang pekerjaannya tidak dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa melainkan diberikan kepada pihak ketiga atau disub kontrakan sebagai pekerjaan khusus yang diperbolehkan Peraturan Presiden tersebut, tetapi gagal menyelesaikan pekerjaan tersebut karena akan melanggar undang-undang. Supaya dalam penghentian kontrak tidak ada kesalahan harus dengan asas itikad baik para pihak dan dilaksanakan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya. Selain itu, itikad baik tersebut juga bertujuan agar pihak penyedia barang/jasa tidak masuk daftar hitam kontraktor oleh pemerintah, sehingga hal itu juga akan berpengaruh pada kredibilitas kontraktor yang bersangkutan dan menjaga hubungan baik dikemudian hari. Status hukum jaminan pelaksanaan setelah penghentian kontrak menjadi milik penyedia barang karena tidak ada wanprestasi.

The purpose of this study to determine the application of contract law in the procurement of government goods and services, the responsibility of the winning bidder in the auction procurement of goods and services by the government can not be the installation of equipment in aircraft belonging Office Calibration Flight Facility which is already in accordance with the contract documents and legal consequences of the termination of the contract procurement and installation of TCAS II equipment in aircraft and aircraft modifications belonging Office Calibration Flight Facility. The method used in this study is a normative juridical where the discussion focused on the rules and regulations regarding contract termination TCAS II equipment procurement, installation and modification of Learjet aircraft, 1 package. Research materials sourced from the secondary data obtained from primary legal materials, secondary and tertiary. Data analysis using descriptive method of analysis consists of data collection, data presentation, data reduction and conclusion. Based on the results obtained show that the implementation of procurement contracts by the government stipulated in the contract that the work is not carried out by the service provider but provided to third parties or sub contract a specialized job which allowed the Presidential Decree, but failed to finish the job because would violate the law. In order for the termination of the contract there is no fault to be with the principle of good faith of the parties and in accordance with the provisions of the Civil Law and Presidential Decree Number 80 Year 2003 on the procurement of goods/ services of the government and regulatory changes. In addition, goodwill is also intended that the provider of goods / services not blacklisted contractors by the government, so that it will also affect the credibility of the concerned contractor and maintain good relations in the future. The legal status after termination of the contract performance bond belong providers of goods because there is no default.

Kata Kunci : Penghentian Kontrak, Pengadaan Barang, Pemasangan Peralatan dan Modifikasi Pesawat Udara.