PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN BATASANNYA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BERDASARKAN UDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

R. Dwiyanto Prihartono, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S; R.A. Antari Innaka T, S.H., M.H

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah makna asas kebebasan berkontrak dalam praktek bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha, apakah asas kebebasan berkontrak bertentangan dengan larangan-larangan yang diatur dalam UU Persaingan Usaha, dan apakah akibat hukumnya ketika kontrak yang dibuat oleh para pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak melanggar UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak, hukum persaingan usaha, perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh UU persaingan Usaha, tugas dan wewenang KPPU. Bahan yang diteliti karya ilmiah, perundang-undangan, perjanjian bisnis, putusan KPPU. Prosesnya dengan diawali meneliti asas kebebasan berkontrak dan penerapannya, dilanjutkan dengan meninjau perkembangan pemahaman makna asas kebebasan berkontrak, melihat fakta dalam praktek dilengkapi dengan wawancara terhadap konsumen. Tujuannya untuk mengetahui penerapannya terkini, melihat ada tidaknya pertentangannya dengan UU Persaingan Usaha, akibatnya terhadap perjanjian-perjanjian yang ada, serta mekanisme penyelesaian masalah yang dimungkinkan dengan menganalisis putusanputusan yang diterbitkan oleh KPPU. Kesimpulannya KUHPerdata tidak memberikan batasan secara memadai penerapan asas kebebasan berkontrak. Bagi para pelaku usaha asas kebebasan berkontrak masih dimaknai bisa diterapkan secara bebas untuk keperluan mendukung dan melindungi kepentingannya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat undang-undang yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak salah satunya yaitu UU Persaingan Usaha. Tidak ada pertentangan antara asas kebebasan berkontrak dan UU Persaingan Usaha yang melarang sejumlah perjanjian tertentu, karena dalam KUHPerdata terdapat rumusan pasal yang memberikan sinkronisasi. Dalam hal ada kontrak yang melanggar UU Persaingan Usaha, berdasarkan KUHPerdata dikategorikan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 1320, 1337 dan 1335 KUHPerdata. KPPU adalah lembaga yang dapat memberikan hukuman bagi pihak yang melanggar.

The purpose of this research is to gain better understanding of the freedom of contract principle in businesses conducted by entrepreneurs, whether the freedom of contract principles violates the prohibitions stipulated by the Business Competition Law, and also the legal ramifications of a contract formulated by business individuals based on the principle of freedom of contract is in violation of Monopolistic Practices and Unhealthy Competition Laws (Business Competition Law). This research was conducted by studying agreement laws, the principle of freedom of contract, business competition laws, agreements prohibited by the business competition laws, and the duties and authority of The Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU). The materials studies for this research include research papers, laws, business agreements, and KPPU verdicts. The process began by examining the principle of freedom of contract and its implementations, followed by reviewing the development of the understanding of freedom of contract, by examining the facts in practices and also interviews of consumers. The purpose is to understand its most up-to-date implementation, examine any conflicts with Business Competition Laws, its effects towards already existing agreements, and problem resolution mechanisms aided by analyzing verdicts authorized by the KPPU. The research concluded that the Civil Code Law does not provide sufficient guidelines on the implementation of the freedom of contract. For business individuals, the principle of freedom of contract may still be free implemented in order to support and protect their interests. According to Indonesian laws, there already are laws which limit the implementation of the principle of freedom of contract, which is the Business Competition Law. There is no conflict between the principle of freedom of contract and the Business Competition Law, which prohibits a number of particular agreements, because the Civil Code Law contains a set of articles which provides synchronization. In the case of a contract violating the Business Competition Law, the Civil Code Law will categorize this as null and void due to not being in accordance to Articles 1320, 1337 and 1335 of the Civil Code Law. The KPPU is the governmental agency which will secure the provision of penalties for found in violation of the laws

Kata Kunci : asas kebebasan berkontrak, persaingan usaha, batal demi hukum, KPPU.