TANGGUNG JAWAB PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARATERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Arif Rahmanto, SH., Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Perkembangan nilai barang milik negara berkembang demikian pesat. Sejalan dengan besarnya kuantitas maupun nilai dari barang milik negara yang dimiliki, saat ini banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Permasalahan-permasalahan tersebut ada pada semua tahapan siklus logistik. Kondisi tersebut selama ini menjadi sumber utama dari timbulnya kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara terhadap penyelesaian kerugian negara dalam pengelolaan barang milik Negara dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan pada kesesuaian antara fokus pembahasan tesis dengan metode yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian eksplanatori, bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau kondisi. Penelitian ini juga didukung dengan sumber data baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan memperhatikan tema dan fokus permasalahan, analisis dan pembahasan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan konsep (pengelolaan asset negara). Dari proses analisis dan pembahasan, dapat diperoleh hasil penelitian bahwa potensi terjadinya kerugian negara terdapat pada setiap tahapan siklus logistik pada pengelolaan barang milik negara. Dalam praktek, penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dalam pengelolaan barang milik negara, masih dilakukan oleh kementerian/lembaga secara beragam. Hal ini terjadi sebagai akibat belum adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Akibat belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan, sebagian besar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah telah menyusun secara sendiri-sendiri peraturan dan menafsirkan secara beragam dalam menyusun peraturan di lingkungannya masing-masing. Sebagian lainnya tetap memberlakukan peraturan lama yang mengacu pada Undang-undang Perbendaharaan Indonesia yang lama atau Indische Comptabiliteits Wet (ICW) Staatsblad (Stbl) 1925 Nomor 448 untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.

The value of state asset increase rapidly which is in line with the quantity and value of the state asset. There are a lot of problems related to the management of the state asset. It happens at all stages of the logistics cycle. This condition is a main problem of the state financial losses. This research aims at analyzing the implementation of the non-treasury government officers responsibility in completion of the state financial losses in state asset management as well as analyzing the obstacles faced in its completion. It is in line with the issues to be addressed in this research. Referring to the focus and method requirements of this research, the authors use the normative legal research - explanatory research – consist of explanation intended to test the theory or condition. This research is supported by the primary and secondary legal data source. Considering to the theme and focus of the problem, the analysis will use three kinds of approaches, i.e. legislation approach, state asset management approach and case approach. From the analysis process, it is found that potential of state financial losses can occur at every stage of the logistic cycle in state asset management. Currently, in practice, the state financial losses completion in state asset management is still done by the ministries/government agencies in various ways. This occurs due to the absence of implementing regulations as mandated by Law No. 1 year 2004 on State Treasury. The consequences of absence of implementing legislation, most of the ministries/government agencies and local governments have formulated the regulation by themselves with different interpretation. However, the others still use the old regulatios that refer to the previous Law on Indonesian Treasury or Indische Comptabiliteits Wet (ICW) Staatsbald (Stbl) 1925 No. 448 to avoid a legal vacuum.

Kata Kunci : Perkembangan nilai barang milik negara berkembang demikian pesat. Sejalan dengan besarnya kuantitas maupun nilai dari barang milik negara yang dimiliki, saat ini banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Permasalaha