TINJAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PETUGAS PENGODEAN TERKAIT PROGRAM JKN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) DI RUMAH SAKIT PANTI RAPIH YOGYAKARTA

ARNA MARIA ZEGA, Nuryati, A.Md., S.Far., MPH,

2014 | Tugas Akhir | D3 REKAM MEDIS

Latar Belakang: Tinjauan pelaksanaan kegiatan petugas pengodean terkait program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta diharapkan sudah sesuai dan berjalan dengan lancar. JKN memiliki kaitan yang sangat erat dengan INA CBGs yaitu cara pembayarannya. Ketepatan kode yang diberikanakan sangat mempengaruhi tarif yang akan diterima Rumah Sakit sebagai ganti dari biaya pelayanan yang telah diberikan kepada pasien selama menerima fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya program JKN petugas pengodean memiliki tugas, wewenang dan kesulitan selain daripada melakukan pengodean penyakit dan tindakan. Rumah Sakit melakukan beberapa upaya dalam menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi petugas pengodean. Tujuan: Mengetahui tugas dan wewenang petugas pengodean terkait program JKN, mengetahui kesulitan yang dihadapi petugas pengodean terkait program JKN dan mengetahui upaya yang sudah dilakukan pihak Rumah Sakit terkait kesulitan yang dihadapi petugas pengodean terkait program JKN. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan rancang fenomenology, Subjek penelitian ini adalah 4 orang petugas pengodean. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan petugas pengodean terkait program JKN. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview), observasi dan studi dokumentasi. Hasil: Petugas pengodean di Rumah Sakit sudah mengetahui tugas dan wewenangnya. Tugasnya adalah menerima berkas piutang pasien JKN, mencari berkas rekam medis untuk penegakkan diagnosis dan tindakan, mengajukan berkas rekam medis yang belum lengkap ke DPJP, input data pada software INA CBGs, menentukan kode diagnosis maupun tindakan sesuai aturan pengodean pada ICD-10 dan ICD 9 CM, melakukan grouping, menyiapkan berkas yang akan difotocopy, melakukan input data pada software expedisi pada SIM RS dan mengembalikan berkas rekam medis ke bagian filing. Namun untuk melengkapi resume apabila belum diisi dokter dan menerima pasien yang menggunakan JKN di counter penerimaan pasien JKN belum tercantum dalam Standar Prosedur Tetap terkait kinerja petugas pengodean. Kesulitan yang dihadapi petugas pengodean terkait program JKN adalah SPO tentang pengodean diagnosis dan tindakan belum berdiri sendiri karena masih digabungkan dengan SPO di bagian olah data, SPO tentang petugas pengodean INA CBGs juga belum ada, petugas pengodean masih ada yang belum menguasai tugasnya dan hal-hal yang harus disampaikan ke dokter ketika diagnosis maupun tindakan belum jelas atau belum terisi, petugas pengodean sering mengalami perbedaan dalam menentukan kode penyakit, tidak meratanya kesempatan pelatihan yang diikuti oleh petugas pengodean, dokter menulis diagnosis dan tindakan tidak lengkap, dokter tidak mengisi resume, tulisan dokter yang tidak bias terbaca oleh petugas pengodean, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, pemahaman dan regulasi untuk rumah sakit masih belum mendukung dan ketidaktahuan petugas pengodean dalam beberapa hal. Upaya yang dilakukan adalah mengacu pada SPO yang ada, memberikan sosialisasi dan pelatihan, menyeragamkan beberapa kode yang sering berbeda, mengadakan pertemuan atau forum resmi, dan melakukan konsultasi dengan dokter untuk menjelaskan diagnosis ataupun tindakan yang ditulis pada berkas rekam medis.

Background : Observation of Implementation Activities Coding Officer Related Program JKN (Jaminan Kesehatan Masyarakat) at Panti Rapih Hospital Yogyakarta expected to conform and implemented well. JKN has close links with the INA CBGs (Indonesian Case Base Groups) that is the method of payment. The accuracy of the given code which will greatly affect the rates accepted Hospitals to be substitute of the cost of the service provided to the patient while receiving health care facility. With program JKN the coding officer has obligation, authority, and problem aside from doing a coding of diseases and actions. Hospitals provide effort to address difficulties faced by coding officer. Objective : Knowing the obligation and authority of coding officer related program JKN, knowing the difficulties faced by coding officer related program JKN, and knowing effort have been implemented the Hospital related program JKN. The Research Method : This type of research is a descriptive study with a qualitative approach to the design and phenomenology. Subjects were 4 coding officer. Object under study is observation of implementation activities coding officer related program JKN (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Techniques of data collection by interview, observation and study documentation. Results : Coding officer at Panti Rapih Hospital Yogyakarta already know the obligations and responsibilities. The obligations are to accept patient accounts receivable file JKN, seeking medical record file for diagnosis and action, asking file incomplete medical records to DPJP, input data on INA software CBGs, determine code of diagnosis and action appropriate coding rules in ICD 10 and ICD 9 CM, do the grouping, which will prepare a file on copy, input the data on the software expedition SIM RS, and return the file to the filing of medical records. But to complete a resume if the doctor has not been filled and patient acceptance JKN at the counter JKN patients have not been listed in the Standard Operational Procedures related performance of coding officer. The difficulties faced by coding officers related program JKN were SPO of coding diagnoses and actions still join the SPO at the olah data, SPO of officer coding INA CBGs also there is no, coding officer still have not understand the job and the things that must be submitted to the doctor when the diagnosis is unclear and actions or unfilled, coding officer often differ in determining disease code, unequal training opportunities for coding officer, doctor writing can not be read by the coding officer, socialization to the people is still lacking, understanding and regulation of hospitals still do not, and ignorance coding officer in some ways. Effort have been implemented were refers to the existing SPO, provide socialization and training, uniformity of some code that is often different, hold meetings or official forums, and consult with the doctor to explain the diagnoses and actions written in the medical record file.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Petugas Pengodean, JKN, INA CBGs