ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB DIREKSI TERHADAP KESALAHAN YANG MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.39 pK/pDT.SUS-pAtLtT/2013)

Retno Liestyanti, SH, Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Dalam rangka mengetahui penerapan pembuktian pertanggungjawaban Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang menyebabkan Perseroan pailit serta mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim terhadap kesalahan direksi yang mengakibatkan kepailitan suatu perseroan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui jawabannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktriner) yang berbasis hukum normatif yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya dan penelitian ini bersifat normatif yuridis yang berupaya menggambarkan permasalahan dilihat dari segi kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, asas-asas dan hukum, teori-teori hukum dikaitkan dengan tanggung jawab Direksi dalam Perseroan yang pailit menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (4) UUPT mengatur bahwa anggota direksi mana yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Hal tersebut berarti dianut presumsi pembuktian terbalik didalamnya, bahwa anggota direksilah yang harus membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan atas kesalahan dan kelalaiannya. Dengan kata lain dalam hal diajukan gugatan terhadap direksi dengan alasan telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUPT yang berakibat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, maka cukup apabila penggugat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya, pasal 104 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kepailitan suatu Perseroan apabila kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, melakukan pengurusan dengan iktikad baik, hati-hati, dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak memiliki benturan kepentingan, dan telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kepailitan, pertanggungjawaban Direksi terhadap adanya kepailitan Perseroan dapat juga kita lihat di dalam ketentuan Pasal 104 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas: Ayat (2) “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.” Ayat (4) “Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketentuan Pasal 97 Ayat (2) menyebutkan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan dipercayakan dan dibebankan kepada setiap anggota Direksi tanpa kecuali

In order to know the application of proof liability of Directors for negligence that caused the error and the company went bankrupt and know the basic consideration of the judges against the errors that resulted in the bankruptcy of the company Board of Directors for research needs to be done is knowing the answer. This thesis is a normative legal research, due to the way data collection and analysis in this paper or document sourced from the literature. The method is the process of principles and procedures for solving a problem, while research is the examination carefully, diligently and thoroughly to a symptom to add to human knowledge, the research method can be defined as the process principles and procedures to solve problems encountered in conducting research. Furthermore, research is a fundamental tool in the development of science and technology, which aims to reveal the truth in a systematic, methodological, and consistently, through the research process and construction of analysis needs to be conducted on existing data collected and processed From the result of research conducted found article 97, paragraph (5) and article 104, paragraph (4) of the UUPT set that board which one can prove that bankrupcy not because of negligence or no fault shall not be liable for any loss company. That means the presumption of proof adopted therein, that direksilah members who must prove that the bankruptcy was not for the mistakes and negligence. In other words, in the case filed a lawsuit against directors for reasons to have violated the provisions of the Company Law that resulted has caused harm to the plaintiff, it is sufficient if the plaintiff proves the losses suffered, Article 104 paragraph (4) of the Company Law states that the Board of Directors shall be charged with the responsibility over the Company's bankruptcy if the bankruptcy through no fault or negligence, do the maintenance in good faith, carefully, and responsibly and in accordance with the purposes and objectives of the company, not have a conflict of interest, and have done the steps to prevent bankruptcy, Accountability of the Company's Board of Directors for the presence of bankruptcy can also take a look at the provisions of Article 104 paragraph (2) and (4) Limited Liability Company Law: Section (2), The provisions of Article 97 Paragraph (2) states that the duties, authority and responsibility for management of the Company and the business interests of the company entrusted and charged to each member of the Board of Directors, without exception

Kata Kunci : Bankruptcy Law