IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Mochammad Bagus Sentiko D.,SH., Dr. Paripurna P, S.H., M.Hum., LL.M

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian mengenai Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha.Tujuan penelitianini adalah untuk mengetahui aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) serta bagaimana implementasi pengadaanbarang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) mendorong terlaksananya persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaanbarang/jasa Pemerintah. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan (library research) yang intinya mencari teori-teori dan pandanganpandang yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari library research, maka dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menjukkan bahwa dari aspek hokum pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi terkait transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undangnomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik).Dalam pelaksanaannya, E-Procurement di Indonesia telah terbukti memberikan manfaat positif dan mampu mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menerapkan prinsip Good Governance. Banyak kalangan Kementerian/ instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD yang mampu menghemat anggaran maupun waktu yang digunakan.mekanisme pengadaan harus efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau nondiskriminatif, dan akuntabel dapat dicapai. E-Procurement juga dianggap bisa \\"membebaskan\\" proses pengadaan barang dan jasa dari tudingan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)

This study examines how governmental institution implement electronic procurement (e-procurement) to enable fair business competition. This study focuses on the law aspect of e-procurement in the governmental institution.. The research is being conducted at the Policy Institute of Government Procurement of Goods/Servicesor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) in Jakarta. The subjects of the study are LKPP practitioner and will be sorted with purposive sampling method. Furthermore, conclusion will be drawn with deductive method. The research found that the implementation of e-procurement in governmental institution is possible with the reference from head of LKPPNo. 1 year 2011 regarding e-tendering and The policy of LKPP’s head No. 5 year 2011 regarding standard document for e-procurement of governmental goods / services. Policy related to information in electronic transaction in the process of eprocurement, is being regulated in the enactment no. 11 year 2008 regarding information and electronic transaction (ITE). E-procurement implementation in Indonesia has been proved to proved positive impact in enabling the implementation of Good Corporate Governance (GCG). There are many governmental institutions as well as State Owned Enterprise (BUMN) and Region Owned Enterprise (BUMD) that were able to reduce its budget and time by implementing e-procurement. E-procurement allows efficiency, effectiveness, openness, competitiveness, transparency, justice/non-discrimination and accountability environment. In addition, e-procurement can also “free” procurement process from corruption, collusion and nepotism

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Persaingan Usaha, Pengadaan Secara Elektronik