Evaluasi sistem informasi manajemen sumber daya manusia di Dinas Kesehatan kota Surabaya

MARDIONO, dr. Kristiani, SU

2001 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Kota Surabaya mempunyai 62 puskesmas pembantu, 43 puskesmas tanpa perawatan, 5 puskesmas perawatan dan 1 RSUD Tambakrejo, jumlah tenaga 1193 orang yang tersebar di Dinas 139 orang, RSUD 65 orang, puskesmas 989 orang ditambah tenaga honorer 177 orang dan sukarelawan 92 orang. Administrasi kepegawaian dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (SubBag UP) dan didukung 13 pegawai, ditunjang dengan 2 unit komputer dan software SIMKA dari Departemen Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) di SubBag Kepegawaian, serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang bersifat deskriftif eksploratif dengan menggunakan data kualitatif yang didapat melalui: 1 ) Wawancara mendalam dengan Ka.Bagian TU, Ka.Sub Bag UP; 2). Diskusi kelompok terarah (DKT) dengan petugas UP puskesmas. Sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui: 1). Kuesioner terhadap 48 petugas UP puskesmas dan dilakukan cross-check terhadap dokumen terkait; 2). Kuesioner terhadap Ka.Subbag UP dan observasi realisasi dari hasil SIMSDM; 3). Kuesioner terhadap Ka.Puskesmas tentang manfaat keluaran dari SIMSDM. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan SIMSDM di Dinas Kesehatan belum memenuhi harapan seperti apa yang ada di UU Pokok Kepegawaian No 43 th 1999, PP no 97,99 dan 101 th 2000. Faktor pendukung adanya kebijakan pemerintahan kota dalam manajemen administrasi kepegawaian seperti pendataan PNS, penerimaan pegawai baru, adanya SK Walikota no 36 th 2001 dan dukungan Ka.Bag TU serta Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian. Faktor penghambat belum adanya kebijakan pimpinan untuk menjadikan SIMSDM sebagai program tersendiri. Belum adanya pelatihan komputer secara reguler untuk staff UP Dinas dan Puskesmas serta kurangnya pembinaan dari bagian pengembagan pegawai pemerintahan kota. Saran untuk DKK agar SIMSDM dijadikan program tersendiri, Ka.Bag TU membuat perencanaan SIMSDM secara jelas, Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian membuat rencana pelaksanaan SIMSDM lebih terinci serta petugas urusan pegawai DKK maupun puskesmas lebih proaktif mengikuti kemajuan teknologi informasi (SIMKA).

Background: Health District of Surabaya has 62 supporting colnmunity health centers 43 non-care community health centers, 5 care community health centers and Tambakrejo district hospital. The number of staff is 989 full-timers and 177 parttimers and 92 volunteers. The personnel administration is managed by General and Personnel sub-unit and is supported by 13 staff, and 2 computers with SIMKA software from the Department of Health. Method: This was a quantitative and qualitative study that was descriptive explorative with qualitative data obtained from: 1) in-depth interviews with head of administration; 2) focused group discussion with community health centers' staff. Meanwhile the quantitative data was obtained from 1 ) questionnaires distributed to 48 staff personnel departmcnt in the community health centers and was crosschecked with related documents; 2) questionnaires distributed to heads of personnel sub-units and observation on realization of SIMSDM (human resources management information system) results; 3) questionnaires distributed to heads of community health centers on the benefit of SlMSDM output. Result: The results showed that SIMSDM at the Health District of Surabaya did not fulfill the expectation as stated in the UU Pokok Kepegawaian (employment law) No. 43 1999, PP (government regulation) No.97, 1999 and No. 101, 2000. The supporting factors such as local authority's policy in the employment administration management like civil servants' data, recruitment of new staff, Major's decree No. 36. 2001 and support from heads of administration and heads of general and personnel sub-unit. The barriers included the unavailability of heads' policy to make SIMSDM as it separate program. The inexistence of regular computer training for personnel department and community health centers staff, and lack of guidance from the personnel development unit of-the local authority. It is recommended that SIMSDM should be made as separate program; heads of administration department should plan SIMSDM clearly; heads of general and personnel units should plan the SIMSDM operation in detail and staff of the personnel department and community health centers should be more proactive to deal with the information technology development.

Kata Kunci : Manajemen Kesehatan Masyarakat,Sistem Informasi Manajemen Sumberdaya Manusia,Dinas Kesehatan Surabaya, evaluation, human resources management information system (HRIS)