PENTINGNYA PENDIRIAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS WANITA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

YUSTIN VERINA IP, Dr. Harry Purwanto, S.H.,M.H.

2014 | Tugas Akhir | D3 HUKUM (PARA LEGAL)

Kekerasan berbasis gender yang merupakan masalah serius yang masih dihadapi wanita hingga dewasa ini dan tidak tertutup kemungkinan bisa menimpa warga binaan wanita sehingga harus dipenuhi dari sistem yang menaungi mereka, dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penulis melakukan penulisan refleksi atas kondisi seputar hak-hak warga binaan pemasyarakatan terkait dengan pemenuhan kebutuhan memiliki lembaga pemasyarakatan khusus wanita, khususnya di wilayah DIY. Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan bagi penulis adalah untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa sebagai calon pekerja profesional agar dapat menjembatani kesenjangan antara teori profesi yang didapat selama perkuliahan dan praktek profesi pada dunia kerja nyata, serta untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada penulis sebelum memasuki dunia kerja. Mengingat kondisi warga binaan wanita rentan menjadi korban pelanggaran HAM selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, terkait dengan pemenuhan kebutuhan memiliki lapas khusus wanita, khususnya di wilayah DIY yang hingga saat ini di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga belum memiliki LP khusus wanita. Terutama guna melihat sudah sejauh mana pemerintah DIY memenuhi perwujudan penegakan hukum dan HAM yang ramah dan humanis yang bisa menjadi bagian dari perwujudan RANHAM daerah yang riil dan konkrit mengenai gagasan pendirian Lapas Khusus Wanita untuk sesegera mungkin memisahkan warga binaan wanita di tempat berbeda untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran HAM terhadap Warga Binaan Wanita (WBP). Serta instrumen untuk menjamin perlindungan hukum bagi narapidana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang 39 Tahun 1999 Tenta ng Ha k Asa si Manu sia, yak ni ― setia p orang berhak a tas pe ngakua n, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Gender-based violence is a serious problem that is being faced by today's women and it is also possible to override the female inmates that must be met from the system that overshadowed them, in this case the prison, so the writers do the writing reflection on the conditions surrounding the rights prisoners associated with the fulfillment of the needs of women have a special correctional institutions, especially in DIY. The purpose of the implementation of the Job Practice for the write r is to give real experience to students as candidates for professional workers in order to bridge the gap between theory learned during lectures profession and practice of the profession in the real world of work, as well as to provide real work experienc e to the author prior to entering the workforce. Given the condition of women prisoners are vulnerable to human rights violations during serving his sentence in a correctional institution , associated with meeting the needs of women have special prisons , particularly in the area of DIY to date in the Special Province of Yogyakarta also has not had a women's Correctional Facility. Especially to see how far the government meets DIY embodiment of law and human rights friendly and humanist who could become part of the embodiment RANHAM real and concrete areas on the idea of the establishment of Special Prison for Women as soon as possible separate female inmates at a different place to minimize the potential - potential human rights violations against women inmates . As well as instruments to ensure legal protection for inmates defined in Article 3 paragraph ( 2 ) of Act 39 of 1999 on Human Rights , that \" every person has the right to recognition, security , protection and fair treatment before the law and obtain legal certainty and treatment equal before the law .

Kata Kunci : Pendirian, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Wanita