PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 0132/ Pdt. G/ 2011/ PA. Yk)

MIFTAKHURROKHMAH A, Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI.

2014 | Tugas Akhir | D3 HUKUM (PARA LEGAL)

Latar belakang atau alasan pemilihan judul ini karena pembatalan perkawinan merupakan perkara yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan perkara ini merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan ini terjadi karena beberapa alasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Salah satu alasan pembatalan perkawinan yaitu poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Oleh karena alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami Tanpa Izin”. Tujuan dan manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Hukum yang dalam hal ini disebut juga paralegal dan berfungsi sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum. Selain itu, untuk mengembangkan pengalaman mahasiswa dan untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan dunia kerja yang sebenarnya serta untuk mengetahui dan memahami mengenai masalah pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin baik secara administratif maupun pokok perkaranya. Kesimpulan penulisan ini menyatakan bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan oleh para pihak yang bersangkutan atau para pihak yang merasa dirugikan. Salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah istri pertama. Permohonan Pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Background or reasons for selecting this title because of the cancellation of marriage is a matter that is occurring in the midst of society, and this case is one case that became its Religious Court. Cancellation of the marriage occurs due to several reasons as set out in the Act. One reason for the cancellation of the marriage is polygamous Religious Court without permission. Because of these reasons, the authors are interested in lifting the title \\"Cancellation of the Marriage because of Polygamy Without Permission\\". The purpose and benefits of the implementation of the Job's practice is to qualify for graduation from the Law program at school Vocational Diploma 3 Gadjah Mada University and earned his Associate Expert for the law in this case is also called paralegals and serves as the people's access to legal services. In addition, to develop the student experience and to apply the theory and knowledge that has been gained during the lectures with the real world of work and to know and understand the cancellation problem polygamous marriage on the grounds without permission both administratively and staple his case. The conclusion of this paper states that one reason for the cancellation of marriage is polygamy without the permission of the Religious Courts. Cancellation of marriage may be filed by the parties concerned or the parties who feel aggrieved. Either party can file a cancellation of the marriage was the first wife. Cancellation marriage petition submitted to the Religious Courts in the residential areas where the husband or wife or the marriage took place. Cancellation of the marriage started after court decision has binding legal force and effect from the time of the marriage.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Perkawinan, Poligami