UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA

Diasma Sandi Swandaru, S.Sos, Aminoto, SH., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Reformasi melahirkan perubahan dalam pembentukan perundang-undangan yang menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Perubahan politik hukum peraturan perundangan-undangan pemerintahan daerah berdampak pada praktik dan implementasinya bagi pemerintah daerah tidak terkecuali Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman yang sejak awal kemerdekaan meleburkan diri dan meneguhkan sebagai daerah istimewa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian dilaksanakan di Yogyakarta dan Jakarta dengan memfokuskan pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I.Yogyakarta. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari wawancara langsung dengan pemangku kebijakan dan data sekunder dari UU, risalah sidang, dan studi pustaka. Data penelitian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai nilai telah diimplementasikan ke dalam asas-asas yang terdapat di dalam UU No.12 Tahun 2011 yang kemudian dioperasionalkan ke dalam norma hukum yaitu UU No. 13 Tahun 2012. Nilai kerakyatan, persatuan, keadilan menjadi unsur utama yang didukung nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai dasar pembentukan dan isi UU Keistimewaan DIY. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terciptanya UU Keistimewaan menjadi model dalam pembentukan perundang-undangan yang berparadigma Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dan sumber segala sumber hukum di Indonesia.

This research has purpose to identify the values of Pancasila in the Law Number 12 of 2011 regarding the Formation of Law and Regulation. Reformation brings forth a change in law and regulation formulation away from Pancasila values. Legal political change on regional governance law and regulation has impact on the practice and implementation of regional governance, including the regional governance of Kasultanan Yogyakarta and Paku Alaman that since the independent day united to Republic Indonesia as special region in the Unitary State Republic of Indonesia. This research is conducted in Yogyakarta and Jakarta and focus on the implementation of Pancasila values in the Law Number 13 of 2012 regarding Features of Yogyakarta Special Region. Data of this research is obtained from primary and secondary source. Primary source is data obtained from direct interview with stakeholder and secondary source is data obtained from Law, judicial minutes and literatures. The data is analyzed by using descriptive qualitative methods. This research concludes that the values of Pancasila implemented in the principles within Law Number 12 of 2011 and operationally translated into legal norms in the Law Number 12 of 2012. Democratic, unity and just values are the main element supported by divinity and humanity value as an impartial unity in the formation and content of Features of Yogyakarta Special Region Law. The formation of law and regulation as the formation of Features of Yogyakarta Special Region Law shall be a model of law and regulation formation with Pancasila paradigm as Staatsfundamentalnorm and the source of all legal sources in Indonesia

Kata Kunci : Pancasila, Politik Hukum, Peraturan perundangundangan, UU Keistimewaan