ASPEK-ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PROPERTI MENURUT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 09/KPTS/M/1995 TENTANG PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH ( STUDI KASUS PADA PT. SARWO INDAH KABUPATEN SLEMAN)

ISMALIAH, Pitaya, SET., M.Sc.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan pengembang PT Sarwo Indah sudah melaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli properti menurut Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 di Kabupaten Sleman dan untuk menganalisis kekuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai dasar untuk menuntut pemenuhan hak pembeli jika penjual tidak memenuhi prestasinya berupa penyerahan sertipikat kepemilikan rumah yang telah dilunasi pembayarannya. Penelitian ini merupakan perpaduan penelitian yuridis empiris – normatif dengan mengutamakan penelitian lapangan dan kepustakaan yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk kemudian dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode analisis hasil yang dipergunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis dengan cara menjelaskan realitas sosial yang ditemui di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli properti di Kabupaten Sleman masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995. Selain itu juga ditemukan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam penelitian ini tidak mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebagai dasar menuntut pemenuhan hak pembeli jika penjual tidak memenuhi prestasinya berupa penyerahan sertipikat kepemilikan rumah yang telah dilunasi pembayarannya. PPJB hanya merupakan perjanjian pendahuluan saja yang biasanya hanya dibuat di depan pihak legal perusahaan, sehingga tidak dapat digunakan untuk menuntut sertipikat. Adapun yang mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut pemenuhan hak pembeli untuk mendapatkan sertipikat bagi tanah dan rumah yang sudah dibayar lunas adalah Akta Jual Beli yang dibuat di depan PPAT.

This study aims to determine the implementation of sale and purchase property binding treaty at PT Sarwo Indah in Sleman Regency in terms of the Decree of Public Housing Minister Number 09/KPTS/M/1995. This study is a combination of juridical empirical research - with emphasis on field and literature legal research methods such as performed by examining library materials or secondary data for later comparison with the statutory provisions in force. Data collection techniques used library research and field research. The result analytical method used is the qualitative methods which explaining social reality encountered in the field. The results showed that the implementation of the sale and purchase property binding treaty in the Sleman Regency still violated the Decree of the Minister of Public Housing No. 09/KPTS/M/1995. Beside, it also found that the sale and purchase property binding treaty has no legal power to be used as a basic for the fulfillment of the right to sue the seller who does not fulfill his achievement to submit certificate as ownership evidence of home that have been paid. The sale and purchase property binding treaty are usually only made in front of the company's legal, so it can not be used to prosecute certificate. As for who has the legal power to demand the fulfillment of the right of the buyer to obtain a certificate for the land and the house already paid is sale and purchase property binding treaty which made in front of PPAT (official land deed maker).

Kata Kunci : Aspek Yuridis, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah