PEMBUATAN BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS OLEH NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Gusti Riyan Sezar, R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.H

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai alasan masih terjadinya pembedaan penduduk berdasarkan penggolongan tertentu dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris oleh Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta mengenai faktor penghambat yang dialami Notaris dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap responden yaitu notaris yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini, dan wawancara terhadap narasumber yaitu Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Yogyakarta. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat unifikasi hukum di antara peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembuatan keterangan waris, sehingga ketentuan yang memuat unsur diskriminasi dalam pembuatan keterangan waris masih diterapkan sampai saat ini. Faktor penghambat dalam pembuatan keterangan waris, antara lain adalah faktor penghadap yang tidak jujur terhadap notaris, mengenai sulitnya menentukan pihak yang berwenang dalam pembuatan keterangan waris pada pewaris yang merupakan anak dari perkawinan campuran antar golongan, tidak adanya ketentuan baku mengenai bentuk keterangan waris yang dibuat oleh notaris, notaris harus mengikuti ketentuan prosedural dari Kantor Pertanahan dan mengenai pewaris yang memiliki isteri lebih dari satu orang. Solusi utama yang dapat dilakukan adalah dengan tidak memberlakukan lagi ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c PMNA Nomor 3 Tahun 1997

This research is aimed to exhaustively determine, assess and analyze the reasons of the continuation of the citizens differentiation based on particular classification in the making of legal heir certificates by the notaries reviewed from the Law Number 40 of 2008 on the abolition of Racial and Ethnic Discrimination, and the inhibiting factors experienced by the notaries in the making of legal heir certificates. This research used empirical juridical approach. The data used were primary and secondary data. The primary data were obtained by interviews and seconda ry data were obtained by conducting literature studies. Interviews were conducted to the respondents, i.e. to notaries meeting the criteria determined in this research and interviews with informants, i.e. the Sub Section Head of Encumbrances and PPAT in the Land Office of Sleman Regency and the Division Head of Human Rights Protection and Fulfillment in the Regional Office of Law and Human Rights of Yogyakarta Province. The data were analyzed by qualitative descriptive. The result of the research shows that there has been no legal unification in legislation on the making of legal heir certificates, thus the provisions which contain discrimination elements in the making of legal heir certificates are still applied to date. The Inhibiting factors in the making of legal heir certificates, among others are; the factor of appearers who have been dishonest with the notaries, the difficulties in determining competent authorities in the making of legal heir certificates to the heirs who are the children of between-groups intermarriages, the absence of standard provisions regarding the form of legal heir certificates made by the notaries, the notaries must comply with the procedural provisions of the Land Office, and the heirs with more than one wife. The main solution that can be applied is by no longer imposing the provision of Article 111, paragraph (1) letter c PMNA No. 3 of 1997

Kata Kunci : Bukti Sebagai Ahli Waris, Notaris, Penghapusan Diskriminasi dan Etnis.