PEACE ENFORCEMENT DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Kontradiksi Perlindungan Masyarakat Sipil dan Implementasi Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB Oleh NATO Pada Konflik Libya 2011

Fauzi, Drs. Samsu Rizal Panggabean, M.Si.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional

Penanganan konflik bersenjata melalui konsep peace enforcement masih jauh dari keberhasilan. Terlebih dengan adanya aktor organisasi internasional yang bergerak atas dasar kepentingan negara anggota dalam penanganan konflik. Hal ini terjadi pada penanganan konflik Libya dengan keterlibatan NATO yang menjalankan amanat Resolusi 1973 yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB sebagai resolusi penyelesaian konflik bersenjata Libya pada tahun 2011. Kegagalan implementasi Resolusi 1973 DK PBB telah terlihat sejak awal melalui proses politik yang dilaksanakan dengan pertemuan-pertemuan antar pemimpin negara membahas penanganan konflik Libya 2011. Sehingga melalui pertemuanpertemuan tersebut, strategi dan taktik pelaksanaan Resolusi 1973 oleh NATO menyesuaikan dengan hasil dari keputusan pimpinan negara. Belum lagi, dalam isi Resolusi 1973 terdapat kontradiksi antara pelaksanaan No Fly Zone (NFZ) dan proteksi terhadap masyarakat sipil. Dasar NFZ adalah memantau tidak adanya penggunaan militer udara yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil. Implementasi NATO atas NFZ di Libya seharusnya memastikan militer udara Qaddafi maupun negara lain yang ingin membantu pimpinan Libya tersebut, tidak digunakan untuk mengancam keselamatan masyarakat sipil Libya. Pengaruh kebijakan negara yang tergabung melawan Qaddafi, menjadikan NATO dalam melaksanakan operasi militer di Libya sebagai dukungan terhadap kelompok National Transitional Council (NTC) untuk melumpuhkan Qaddafi. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep peace enforcement dan organisasi internasional. Sedangkan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penanganan konflik Libya oleh NATO adalah metode kualitatif yang bersumber dari buku-buku, opini-opini yang berkembang selama konflik Libya berlangsung. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh kepentingan negara yang mendasari tindakan yang dilaksanakan NATO sebagai organisasi internasional yang secara legitimasi memimpin operasi militer penyelesaian konflik Libya. Sehingga masih terdapat kontradiksi antara perlindungan masyarakat sipil yang menjadi prioritas ditetapkannya Resolusi 1973 oleh DK PBB dengan implementasi yang dilaksanakan NATO. Kata Kunci: Peace Enforcement, Organisasi Internasional, Konflik Libya 2011, Resolusi 1973 DK PBB, NATO, Perlindungan Masyarakat Sipil, No Fly Zone

Handling of armed conflict through the concept of peace enforcement is still far from success. Especially with the actors of international organizations engaged on the basis of the interests of members in resolving the conflict. This occurred in the handling of the Libyan conflict with NATO involvement execute the mandate of Resolution 1973 which set the resolution of the UN Security Council as Libya's settlement of the armed conflict in 2011. Failure to implement UN Security Council Resolution 1973 has seen since the beginning of the political process that is carried through with meetings between state leaders to discuss the handling of the Libyan conflict in 2011. So through these meetings, the strategy and tactics of the implementation of Resolution 1973 by the NATO decision to adjust the results of the state leadership. Not to mention, in the content of Resolution 1973 there is a contradiction between the implementation of No Fly Zone (NFZ) and protection against civil society. Basically, NFZ is monitoring the use of military air resulting in civilian casualties. Implementation of the NFZ in Libya that NATO over military air should ensure Qaddafi and other countries that want to help the Libyan leader, is not used to threaten the safety of Libyan civilians. Influence state policy is incorporated against Qaddafi, NATO made in carrying out the military operation in Libya in support of the group of the National Transitional Council (NTC) to cripple Qaddafi. Theories and concepts used in this study is the concept of peace enforcement and international organizations. While the research methods used to address the handling of the Libyan conflict by NATO is a qualitative method that is sourced from books, opinions expressed during Libya conflict. The results of this study show the strong influence of the state interest underlying the actions undertaken NATO as an international organization that is leading the legitimacy of military operations Libyan conflict resolution. So that there are contradictions between the protection of civilians a priority the enactment of Resolution 1973 by the UN Security Council with NATO conducted implementation. Keyword: Peace Enforcement, International Organization, No Fly Zone, NATO, Libya Conflict, Resolution 1973, Protection of Civilian

Kata Kunci : Peace Enforcement, Organisasi Internasional, Konflik Libya 2011, Resolusi 1973 DK PBB, NATO, Perlindungan Masyarakat Sipil, No Fly Zone