PROSES REKRUITMEN PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS REKRUITMEN PDI-PERJUANGAN DALAM PEMILUKADA JAWA BARAT 2013)

Muhammad Yusri AR, S.IP, Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, MA

2014 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini penulis lakukan untuk mengetahui proses rekruitment di internal partai politik dan untuk mengetahui bagaimana peran partai dalam proses pemilihan kandidat di internal PDI-Perjuangan Provinsi Jawa Barat, baik dalam memberi dukungan pada proses kampanye, memberi dukungan pada proses penghitungan suara maupun dalam proses gugatan legal-formal ke Mahkamah Konstitusi pada Pemilukada Jawa Barat tahun 2013. Penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu kasus Pemilukada Jawa Barat pada tahun 2013. Untuk memperoleh data tentang proses rekruitmen politik di internal PDIPerjuangan Provinsi Jawa Barat, penulis menggunakan metode deskriftif kualitatif dimana data dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh, penulis menemukan bahwa : Pertama, proses kandidasi di internal PDI-Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam menghasilkan kandidatnya telah melalui mekanisme dimana kriteria atau persyaratan dalam menetapkan calonnya untuk maju mewakili partai dapat dikatakan cukup demokratis karena PDI-Perjuangan telah melalui tahapan-tahapan yang semestinya seperti penjaringan, penyaringan, survey elektabilitas calon, rapat koordinasi khusus (RAKORDASUS), fit and proper test, terakhir penentuan calon. Meskipun terlihat partai di pusat (DPP) cukup dominan dalam menentukan calon kandidat, namun keputusan tersebut tetap berasal dari bawah (desentralistik) yang dilakukan sesuai norma yang diatur dalam organisasi PDIPerjuangan. Kedua, dalam proses selama penjaringan, penyaringan, penetapan, kampanye, pemberian saksi, sampai pada gugatan ke mahakamah konstitusi, PDI-Perjuangan dapat dikatakan konsisten dalam mengawal kandidatnya, terlihat partai selalu mendampingi kandidatnya. Bentuk dukungan tersebut membuktikan bahwa PDI-Perjuangan memiliki semangat gotong royong dan masih memegang teguh ideologi partainya. PDI-Perjuangan merupakan partai ideologis yang mampu memunculkan kandidat yang potensial, namun tidak meninggalkannya ketika menghadapi masalah. Hal ini dapat dilihat pada pasangan Rieke-Teten menghadapi proses hukum di Mahkamah Konstitusi, PDI-Perjuangan tidak begitu saja meninggalkan kandidatnya dalam proses hukum sendiri, melainkan tetap mendampingi dalam bentuk menyediakan Kuasa Hukum yang profesional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih ada partai politik yang menjalankan fungsi rekruitmen partai yang baik, dari masa rekrutmen sampai pasca pemilukada.

This research is carried out by the writer in order to find out internal recruitment process in political parties and how the role of the party to the candidate selection process in internal Indonesian Democratic Party of Struggle West Java Province, either in support of the campaign process, provide support in the vote counting process and in the process of legal-formal lawsuit to Constitutional Court (MK) in West Java in 2013 Election (PILKADA). This research is a case study, namely the case of the General Election in West Java in 2013. To obtain data about the political recruitment process of Indonesian Democratic Party of Struggle in West Java Province, the writer used descriptive qualitative study in which data in the form of primary data and secondary data collected by observation, interview and documentation. From the data obtained , the authors found that : First, candidacy internal processes Indonesian Democratic Party of Struggle in West Java province in generating mechanism by which candidate has gone through the criteria or requirements in the candidate set to go forward to represent the party can be said to be democratic because Indonesian Democratic Party of Struggle have gone through the proper steps such as netting, screening, surveying candidates electability, a special coordination meeting (RAKORDASUS), the fit and proper test, final determination of the candidate. Though visible in the center of the party (DPP) is dominant in determining the prospective candidates, but the decision still comes from the bottom (decentralized) conducted in a manner that is regulated in the organization of The Indonesian Democratic Party of Struggle. Second, the process for networking, screening, hiring, campaigns, giving witness to the suit before the Constitutional Court, The Indonesian Democratic Party of Struggle can be said to be consistent in guarding the candidate, the party is always seen accompanying candidate. The form of support proves that The Indonesian Democratic Party of Struggle have mutual aid and still adhere to the ideology of the party. Indonesian Democratic Party of Struggle is an ideological party that is able to bring a potential candidate, but do not leave when faced with problems. This can be seen in the pair Rieke-Teten face legal proceedings in the Constitutional Court, the Indonesian Democratic Party of Struggle not just leave candidates in the legal process itself, but will assist in the form of providing professional Legal Counsel. It can be concluded that in Indonesia there are political parties that run a good party recruitment function, from recruitment to post-election period.

Kata Kunci : Rekruitmen Politik, Partai Politik, Kandidat, PDI-Perjuangan.