PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PADA KANTOR NOTARIS MOH DJAELANI AS’AD DI KABUPATEN SLEMAN (Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004)

MUHAMMAD WILDAN NAFI', Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Pasal 62 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa penyerahan protokol dapat dilaksanakan dalam hal masa jabatan notaris telah berakhir. Pelaksanaan penyerahan protokol lebih lanjut diuraikan pada pasal 63 ayat (1) dan pasal 63 ayat (4) undang-undang tersebut yaitu diserahkan paling lama 30 hari dan diberikan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran notaris dalam memberikan kepastian hukum terhadap akta yang disimpan di kantornya sebagai bagian dari alat bukti dalam proses peradilan, serta mengetahui usaha notaris penyimpan protokol atas akta yang telah disimpannya sebelum proses penunjukannya sebagai notaris penerima protokol secara administratif selesai dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris yaitu melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dari nara sumber dengan wawancara. Penelitian ini dilengkapi dengan penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data sekunder dengan mencari teori-teori, pandangan yang mempunyai korelasi serta relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa notaris belum mempunyai peran dalam memberikan kepastian hukum terhadap akta yang disimpan di kantornya sebagai bagian dari alat bukti dalam proses peradilan. Notaris hanya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan menyimpan protokol di kantornya supaya arsip negara tersebut tidak rusak dan kerahasiaanya terjamin. Notaris tidak berhak mengeluarkan protokol sampai proses administratif penunjukan sebagai notaris penerima protokol selesai dilaksanakan. UndangUndang belum tegas memberikan penyelesaian atas keterlambatan waktu penyerahan protokol disebabkan rekomendasi penunjukan sebagai notaris penerima protokol dari Menteri belum selesai diproses.

Article 62 letter b of law no. 30 year 2004 concerning notary mention that the handover protocol can be implemented in terms of a notary term has expired . Implementation of the protocol submission further described in article 63 paragraph (1) and article 63 paragraph (4) of the law that is submitted later than 30 days and given to another notary appointed by the Council of Ministers upon the recommendation of the Regional Supervisor . This study aims to determine the role of the notary in providing legal certainty to the certificate stored in the office as part of evidence in judicial proceedings, and to know the notary business storage protocols over the deed that had been kept prior to his appointment as a notary public administrative receiver protocol is completed. This study is an empirical study is to see, examine how the working of the law in society. This study focuses on the research field (field research) to obtain primary data obtained from interviews with informants. The research is fitted with a research library (library research) to obtain secondary data by looking for theories, views were strongly correlated and relevant to the issues to be studied. Based on the results it could be concluded that the notary does not have a role in providing legal certainty to the certificates that are stored in the office as part of evidence in judicial proceedings. Notary only have a moral responsibility to preserve and store the protocol in the state archives office that is not broken and confidentiality is assured. Notary is not entitled to issue a protocol to the appointment as a notary public administrative receiver completed the protocol. Act has not expressly provide closure for the delay time caused by handover protocol recommendation for the appointment as a notary protocol receiver of Ministers has not been fully processed.

Kata Kunci : Peran, Notaris, Kepastian Hukum