IMPLEMENTASI PELAYANAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DENI DERMAWAN, Dr. Ely Susanto, MBA

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, Mentri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menindaklanjuti dan menerapkan kebijakan Pelayanan Terpadu satu Pintu dengan membentuk Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Diharapkan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta dapat meningkatakan kualitas layanan publik yang akan berdampak terhadap peningkatan investasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penerapannya di Kabupaten Purwakarta, dengan menganalisis tahapan-tahapan/prosesimplementasi kebijakan PTSP dan faktorfaktor yang mempengaruhinya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta belum bisa berjalan secara efektif. Dari tahapan-tahapan/proses implementasi kebijakan PTSP, menunjukkan bahwa masih ada proses atau tahapan yang belum sesuai standar operasional prosedur (SOP) menurut peraturan yang ada yaitu dalam lamanya proses pengolahan perizinan masih belum memenuhi dari waktu yang telah ditetapkan Kemudian masih belum optimalnya pemenuhan sumber-sumber daya sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan kebijakan.Faktor lainnya adalah kurangnya dukungan dari dinas/instansi teknis lain yang terkait dalam penyelenggaraan kebijakan. Untuk lebih meningkatkan efektifitas Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purwakarta, disarankan untuk melakukan perubahan SOP dengan menambah waktu proses perizinan, melakukan perubahan struktur organisasi dengan melebur bidang pengolahan dan bidang pelayanan menjadi satu bidang saja, serta mengusulkan pembuatan ketetapan untuk penguatan pelaksanaan Tim Kerja Teknis.

In order to encourage the improvement of the quality of local public services , Minister of the Interior issued a regulation No. 24 of 2006 on Guidelines for the Implementation of One Stop Services . These regulations encourage local governments to establish the local One Stop Operator ( PTSP ). This policy aims to improve public services and provide greater access to the public in obtaining public services. Purwakarta government follows up and implements the Integrated Services policy by establishing Investment Board One Stop Services (BPMPTSP). Hopefully, by the policy of integrated one-stop service delivery in Purwakarta able to greater quality of public services will have an impact on the increase in the investment area. This study aims to determine the integrated one-stop service delivery and its application in Purwakarta, by analyzing the processes of PTSP policy implementation and the factors that influence it. The method used in this research is descriptive qualitative method. The technique of collecting data using interviews. The results showed that the implementation of one stop service policy in Purwakarta can not be run effectively. The implementation processes of PTSP policies, indicates that there are processes or stages that have not been appropriate to standard operating procedures (SOP) according to existing regulations, namely the length of the processing of the permit still does not meet a predetermined time then still not optimal fulfillment source-resources to support policy implementation activities. Another factor is the lack of support from agencies / other technical agencies involved in the implementation of the policy. To further improve the effectiveness of policy implementation of One Stop Services in Purwakarta, it is advisable to make changes to the SOP with the licensing process adds time, make changes to the organizational structure of combine processing areas and service areas into one area, and then make a proposal to strenghtening on the implementation of the Work Team Technical.

Kata Kunci : -