PENERAPAN KETENTUAN PEMERINTAH UNTUK PENDIRIAN MUSEUM DI INDONESIA Kajian Kasus-kasus Museum di Yogyakarta

ARUM PUSPITASARI, Dr. Daud Aris Tanudirjo, M.A.

2014 | Tesis | S2 Arkeologi

Museum adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, dan memamerkan benda-benda yang penting bagi pertumbuhan budaya dan ilmu pengetahuan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berhasil, museum harus mengikuti peraturan tertentu sejalan dengan misi awal museum. Di Indonesia, salah satu regulasi museum yang utama adalah Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM 33/PL.303/MKP/2004. Penelitian untuk thesis ini akan menilai kesesuaian pembentukan museum baru, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan data yang tersedia dapat terungkap sampai sejauh mana museum-museum tersebut menerapkan persyaratan yang disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan citra baik museum di Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan mengevaluasi kesesuaian pendirian museum dengan peraturan yang tersedia. Selanjutnya harus dikaji lebih jauh apakah peraturan yang tersedia mengakomodasi harapan masyarakat tentang museum. Kajian perbandingan akan dibuat antara regulasi pendirian museum yang ada dengan standar minimum yang telah ditetapkan oleh ICOM untuk benchmarking peraturan yang ada di Indonesia Dengan pemahaman ini, ada kemungkinan untuk meningkatkan kinerja museum dan pada gilirannya akan meningkatkan citra museum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap lima museum yang relatif baru didirikan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Museum Tani Jawa Indonesia, Museum Pendidikan Indonesia, Museum Sandi, Museum Bahari dan Museum Gunungapi Merapi. Penelitian di lima museum ini menunjukkan bahwa peraturan tentang pembentukan museum belum dilaksanakan dengan baik. Bahkan manajemen museum tidak menyadari adanya peraturan tersebut ketika mereka awalnya didirikan museum mereka. Benchmarking ini juga menunjukkan bahwa regulasi museum di Indonesia tidak mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan baru dalam museologi. Oleh karena itu, regulasi ini perlu disesuaikan dengan harapan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, akan dicoba disusun konsep dasar untuk mengembangkan peraturan museum baru yang dapat dianggap sebagai pedoman untuk pembentukan sebuah museum baru dan lebih tepat Kata kunci: Peraturan Menteri, Peraturan Museum, Museum Tani Jawa Indonesia, Museum Pendidikan Indonesia, Museum Sandi, Museum Bahari, Museum Gunungapi Merapi

Museum is an institution responsible for collecting, conserving, researching, and exhibiting objects which are significant for culture and science. In order to carry out their functions and tasks succesfully, a museum should follow certain regulation in line with the museum’s initial mission. In Indonesia, one of the main museum regulation is the Decree of the Minister of Culture and Tourism No. KM 33/PL.303/MKP/2004. This research will assess the compliance of the establishment of new museum to the above mentioned regulation, especially in Yogyakarta. Based on the available data it can be revealed to what degree the museums implemented the requirement stated in the regulation. Actually, the ultimate goals of this research is to promote the good image of museums in Indonesia. This can be initiated by evaluating the compliance of museum establishment to the available regulation. Then it should be studied further whether or not the available regulations accommodate the expectation of the public on the museums. A comparison will be made between the existing museum establishment regulation with the minimum standards set up by ICOM to benchmarking the existing regulations in Indonesia With these understandings, it is possible to enhance museum performance and this will promote the museum image in Indonesia. This research is carried out in five relatively new museum in Yogyakarta Special Region. Those are Museum Tani Jawa Indonesia, Museum Pendidikan Indonesia, Museum Sandi, Museum Bahari Museum and Museum Gunungapi Merapi Research in those museums shows that the regulation on the establishment of a new museum has not been implemented properly. Even the management of the museum did not realised the existence of the regulation when they initially established their museums. The benchmarking also demonstrates that the museum regulation in Indonesia does not accomodate new development in museology. Therefore, the present regulation need to be adjusted to the recent expectation of the public in general. Based on the evaluation results. a concept will be establish as basics for the development a new museum regulation. This can be considered as a guideline for the establishment of a new and more appropriate museum. Keywords: Minister Decree, museum regulation, Museum Tani Jawa Indonesia, Museum Pendidikan Indonesia, Museum Sandi, Museum Bahari, Museum Gunungapi Merap

Kata Kunci : Peraturan Menteri, Peraturan Museum, Museum Tani Jawa Indonesia, Museum Pendidikan Indonesia, Museum Sandi, Museum Bahari, Museum Gunungapi Merapi