PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DAN PENDAFTARANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

Fransiscus Xaverius Ambar Tri Kurniawan, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara dan pendaftarannya di kantor pertanahan kota Surakarta bagi masyarakat kota Surakarta untuk mengajukan hak milik atas tanah Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian lapangan, yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara dan pendaftarannya, khususnya diKantor Pertanahan kota Surakarta belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah Negara dan pendaftarannya di Kantor Pertanahan Surakarta tersebut, seperti kurangnya kelengkapan data dari pemohon baik data fisik maupun data dari yuridis, adanya pungutan-pungutan di luar biaya yang telah ditetapkan pemerintah, serta masih adanya keteledoran pegawai Kantor Pertanahan dalam pengisian data maupun dalam menangani surat berkas pemohon.

The study aimed at finding out and better understanding the implementation of warranting state-owned land title and its registration in the Agrarian Office of Surakarta City for the citizens of Surakarta City who submitted the application for the land title. IT was juridical and empirical study based on in-field study and supported by literature study. The results of the study showed that the implementation of the warranting state-owned land title and its registration, especially in the Agrarian Office of Surakarta City has not been well accomplished. It was clearly observed in some obstacles in the implementation of warranting state-owned land title and its registration in the Agrarian Office of Surakarta City and the absence of the complete data of the applicants, both physically and juridically, the presence of informal collection out of the one that has been established by government, and the negligence of the officers in the Agrarian Office in gathering the data while handling the documents of the applicants.

Kata Kunci : Hak Milik Atas Tanah Negara, Pendaftaran Tanah