KEBIJAKAN HUTAN RAKYAT DAN DINAMIKA SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS

RUBANGI AL HASAN, Prof. Dr. M. Baiquni

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini memiliki tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana kebijakan pemerintah terkait perkembangan hutan rakyat di Desa Watuagung, insentif/disinsentif kebijakan yang berjalan, dan ekonomi politik kebijakan hutan rakyat. Kedua, perubahan ekologis yang berlangsung terkait dengan berkembangnya hutan rakyat (perubahan pola tanam, dan struktur tanaman). Ketiga, dinamika sosial ekonomi masyarakat (struktur pengusaan lahan dan tipologi hutan rakyat yang terbentuk, pandangan ekonomi petani atas lahan dan hasil produksinya, dan rantai tataniaga komoditas hutan rakyat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam (indepth interview), dan analisis dokumen. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut. Pertama. Regulasi yang mengatur tentang hutan rakyat lebih banyak dikeluarkan oleh institusi pemerintah di tingkat pusat. Kedua. Terdapat banyak kendala dalam pengembangan hutan rakyat, baik finansial, jaminan pemasaran, rendahnya kepemilikan lahan, dan minimnya pendampingan. Di bagian lain insentif yang diberikan kecil sementara terdapat beberapa kebijakan yang justru bersifat disinsentif. Ketiga. Dari perspektif ekonomi politik kebijakan akan terlihat pihakpihak yang berperan dan berkepentingan dengan hutan rakyat di Desa Watuagung. Mereka antara lain petani/kelompok tani, elit pemerintah desa, pengusaha, lembaga pendamping, dan elit pemerintah di tingkat kabupaten. Meskipun petani menjadi sasaran dari program hutan rakyat, namun petani tetap menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan kecil. Keempat. Dilihat dari perubahan ekologis yang terjadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Watuagung pada awalnya melakukan penanaman dengan pola campuran dengan sistem pengelolaan sederhana. Sejak diperkenalkannya cengkeh tahun 1976 masyarakat mulai mengenal pola tanam monokultur dan sistem budidaya tanaman secara lebih intensif. Kondisi tersebut berlangsung sampai sekarang dengan komoditas utama berupa cengkeh, ganitri dan sengon. Meskipun demikian, kecenderungan umum masih menggunakan pola tanam campuran. Dari sini terlihat bahwa kebijakan pemerintah memengaruhi kondisi ekologis yang ada meskipun respon masyarakat beragam atas kebijakan tersebut. Kelima. Struktur penguasaan lahan di Desa Watuagung tergolong timpang. Kondisi tersebut tercermin dari adanya segelintir pemilik lahan yang memiliki lahan di atas 2 ha, namun lebih dari 50 persen yang lain justru hanya memiliki lahan rata-rata 0,18-0,28 ha. Di samping itu juga banyak yang tidak memiliki xiv lahan (tunakisma). Keenam. Pandangan ekonomi petani atas lahan dan produksi hutan rakyat dapat dikatakan masih dalam taraf subsistensi. Dilihat dari taraf perkembangan ekonomi masyarakat, maka petani di Desa Watuagung masih lebih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Petani yang mengelola lahan dan menjual produk hasil pertaniannya untuk kepentingan komersial dan akumulasi kapital belum terbentuk. Ketujuh. Rantai tataniaga komoditas hutan rakyat dapat digolongkan ke dalam tiga komoditas yakni komoditas tanaman kayu, perkebunan, dan buahbuahan. Karakteristik rantai tataniaga tanaman kayu cenderung lebih beragam dan lebih panjang, namun fluktuasi harganya kecil karena nilai jual kayu selalu meningkat. Rantai tataniaga tanaman perkebunan relatif lebih homogen meskipun jalurnya lebih panjang dibandingkan tanaman buah-buahan. Tanaman perkebunan khususnya ganitri lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Tanaman buah-buahan rantai tataniaganya relatif paling sederhana dan hanya diperdagangkan di dalam negeri. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahwa petani sebagai mata rantai tataniaga pertama selalu mendapatkan keuntungan kecil namun menanggung resiko besar. Petani hanya berperan sebagai price taker (pengambil harga). Kedelapan, Jika dilihat dalam konteks ekologi politik secara lebih luas, akan terlihat kaitan antara politik kebijakan pemerintah, dinamika sosial ekonomi masyarakat, dan perubahan lingkungan yang terjadi. (1) pengaruh kebijakan pemerintah atas kondisi ekologis, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah (misal: pemberian bantuan bibit, asistensi teknis) menghasilkan perubahan ekologis dalam bentuk berkembangnya hutan rakyat di Desa Watuagung. Kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dinamika perekonomian berbasis hutan rakyat. Meskipun demikian kebijakan ini juga berdampak pada menurunnya diversifikasi pangan dan berlanjut pada meningkatnya ketergantungan atas pasar dalam pemenuhan sumber bahan pangan. (2) dinamika sosial ekonomi masyarakat dalam merespon kebijakan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan hutan rakyat memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kesejahteraan, namun respon masyarakat begitu beragam atas program hutan rakyat (ada yang menjalankan arahan dan ada yang tidak). Misalnya dalam pengaturan jarak tanam, banyak masyarakat yang tidak mengikutinya karena lahan yang dimiliki masyarakat begitu sempit. Persoalan ini juga disebabkan oleh perilaku elit pemerintah yang mengambil rente atas kebijakan yang ada. Akhirnya kebijakan berjalan tidak optimal. Meskipun terdapat evaluasi kebijakan, namun pelaksanaan kebijakan selanjutnya tetap tidak banyak berubah.

This study has three research questions. First, how government policies related to the development of community forests in the Watuagung Village, incentives/ disincentives policy runs, and the political economy of community forest policy. Second, the ecological changes related to community forest development (changes in planting patterns, and structure of plant of community forests). Third, social and economic dynamics (structure and typology of community forest are formed, peasants economic views to the land and its products, and marketing chain commodities). This study used a qualitative approach by ethnographic methods. Data was collected through participant observation, in-depth interviews, and document analysis. The results of this study are as follows. First, regulations governing community forests more issued by government institutions at the central level. Local governments (Banyumas regency) relatively little instituted policies despite the derivative. Second. There are many obstacles in the development of community forests, there is lack of capital support, marketing channels, low land ownership, and lack of assistancy. In another part, small incentives while there are some policies that it is a disincentive. Third. From the perspective of political economy, it will be seen that many stakeholder who play the role and have an interest with community forest in Watuagung Village. They are the peasants/peasant groups, village government elites, businessmen, assistant agency/NGO, and government elites at the district level. This study shows that although peasants was the target of community forest program, but they remain a minor beneficiaries. Fourth. Viewed from the ecological changes can be concluded that in the early, the people of Watuagung Village did planting their land by mixed cropping with simple cultivation. It was about 1976, government introduced clove. Here the monoculture system was started. These conditions lasted until now the major commodities such as cloves, ganitri and sengon. Nevertheless, the general trend is to use mixed cropping. It seems that government policies affect the ecological conditions that exist despite the diverse community response to that policy. Fifth. The structure of land tenure in village Watuagung relatively lame. Reflecting the presence of a handful of landowners who own land above 2 ha, but more than 50 percent of the others were just having an average land from 0.18 to 0.28 ha. In addition, too many who don’t have land (tunakisma). Sixth. Economic xii views of farmers on land and forest product can be said of the people still in the stage of subsistence. Judging from the level of economic development of society, the farmers in the Watuagung Village still more oriented to meet their own needs. Farmers who manage land and sell products for commercial and capital accumulation has not been established. Seventh. Commodity chain trading system is divided into three commodities namely wood, plantations, and fruit. Chain trading system for timber plants tend to be more diverse and longer, but the price fluctuations is small. Chain trading system of plantation crops are relatively more homogeneous although its longer than fruit. Plantation crops, especially ganitri more for export than for domestic sale. Fruit trading chain relatively simplest and only traded domestically. Needs to be noted here that the peasants as the first chain's trading system is always get the small profit but they have big risk. The peasants only have a role as a pricetaker. Eighth, in the context of wider political ecology, we will see the link between the politics of government policy, social and economic dynamics, and environmental changes that occur. (1) the effects of government policy on the condition of ecological, economic and social dynamics of the community shows that government policies (eg, seed aid, technical assistance) resulted in ecological changes in the form of community forest development in the Watuagung Village. These policies also have an impact on improving the welfare of society and the dynamics of the community forest-based economy. However these policies also decrease on food diversification and increased reliance on market. (2) the socioeconomic dynamics of the community in responding to the policy shows that despite community forest policies provide tangible benefits in the form of increased prosperity, but the public response was so varied (many people running the direction and many others ignoring that). For example, the spacing, a lot of people who do not follow that because land owned is so narrow. This problem is also caused by the rent-seeking behavior of the elite who took over the government policy. So, the policy is not running optimally. Although there is more policy evaluation, but the implementation of the policy has not still changed.

Kata Kunci : hutan rakyat, ekologi politik, kebijakan, perubahan ekologi, dinamika sosial ekonomi