PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

RIKA REFIANTY, Dr. Sutanto, S.H.,M.S

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian tesis ini adalah Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap profesi jabatan Notaris sebelum dan sesudah berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X2013, serta mengetahui bagaimana seharusnya Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dapat melindungi dirinya sendiri setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X2013. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian perpaduan antara jenis penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan yang dilakukan secara normatif-positivis terhadap objek penelitian yaitu mencari dasardasar hukum positiv yang dapat memberikan jawaban konseptual terhadap rumusan masalah termasuk menelaah tentang pasal 66 UUJN yang berkaitan dengan materi penelitian dan pendekatan empiris yaitu menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian disusun menjadi kerangka sistematis yang selanjutnya ditulis secara dekriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi dari perlindungan hukum terhadap profesi jabatan notaris sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 yang sedianya dianggap bahwa pasal tersebut merupakan pelindung bagi Notaris, namun menurut hemat penulis pasal tersebut bukan merupakan pelindung bagi Notaris melainkan Prosedur pemanggilan terhadap notaries, kemudian sebelum ada Putusan MK pengawasan yang dilakukan oleh MPD bersifat Preventif dan Refresif namun sejak adanya Putusan MK yang membatalkan frasa “ dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada pasal 66 ayat (1) mengakibatkan fungsi pengawasan oleh MPD hanya bersifat Preventif saja. Mengenai permasalahan penulis yang kedua bahwa notaries dalam menjalankan tugas harus dapat melindungi dirinya sendiri upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaries yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara ialah bahwa notaries dapat menggunakan alat tambahan berupa CCTV, Foto para pihak, serta alat perekam serta sidik jari serta para pihak wajib mengisi buku tamu.

The objective of this research thesis is to understand the implementation of legal protection on Notary Profession before and after the enactment of Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X2013 and to understand how Notary should be done in carrying out its profession to protect itself after the enactment of Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X2013. The research method uses a fusion between normative and empirical research types with normative-positive approach to the research object which is looking for the basics of positive law which can provide a conceptual answer on the formulation of problem including examining on article 66 in the Act Number 2 of 2014 relating to materials research and empirical approach which analyzes the obtained data and then organized into a systematic framework which it is further written descriptively. The research results show that the implementation of legal protection on Notary Profession before and after the enactment of Constitutional Court Decision 49/PUU-X/2013 which is originally considered that such article is a protector of Notary but according to my conceivably that article is not a protector for Notary but it is only a calling procedure to Notary and then before the enactment of Constitutional Court Decision, the supervision is conducted by Regional Supervisory Assembly not only preventive but also repressive, however since the enactment of Constitutional Court Decision which overturned the phrase “with the approval of Regional Supervisory Assembly” in article 66 paragraph (1) it is resulting in monitoring function by Regional Supervisory Assembly only preventative ly. Regarding to the my second issue that Notary in the line of duty should be able to protect itself and the made efforts of Notary which is obtained through interview is that Notary can use additional tools such as CCTV, photographs of parties, recording devices, parties fingerprints, and the parties shall sign the guest book.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Notaris, Majelis Pengawas Notaris