KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Bima)

Dian Fitriany, SIP, Prof. Dr. Warsito Utomo

2014 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Pemerintahan yang baik, kuat sesungguhnya salah satunya ditentukan oleh perangkat pemerintah itu sendiri, yaitu terletak baik mengenai sumber daya manusia aparat pemerintahan, sumber kelembagaan pemerintahan, struktur kelembagaan pemerintahan, termasuk didalamnya mencakup pula kinerja dan mentalitas aparat pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah dengan studi kasus di Sekretariat Daerah Kota Bima. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat eksploratif data yang diperoleh langsung dengan mewawancarai informan kunci (key informan) secara mendalam (indepth interview) menggunakan instrument pedoman wawancara (interview guide) yang telah disusun. Data primer maupun sekunder diolah dan dianalisa dengan metode pengolahan analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Kota Bima masih sepenuhnya belum siap dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah, dilihat dari (1) pembagian bidang jabatan dan struktur organisasi dalam Sekretariat Daerah Kota Bima belum cukup memadai dilihat dari komposisi jumlah pegawai; (2) latar belakang pendidikan pegawai yang masih banyak tidak sesuai dengan program-program yang dilaksanakan; (3) banyaknya aparatur yang belum pernah dilatih pelatihan penjengangan struktural dan pelatihan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya; (4)Tidak seimbangnya antara kompetensi dengan kompetensi pegawai; dan dari hasil penelitian didapatkan salah satu point positif yaitu bentuk komunikasi pimpinan terhadap bawahan dinilai cukup baik. Dari hasil kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan yakni pertama menumbuhkan komitmen tinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan layanan public. Kedua, melakukan pembenahan aparatur dari segi pendidikan aparatur perlu dibenahi dengan memberikan kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan kerja aparatur sesuai dengan bidang kerja yang ditangani. Selain itu, penempatan bidang jabatan harus memperhatikan kesesuaian antara latarbelakang pendidikan dengan bidang yang ditangani aparatur pemerintah daerah.

Good governance, strong indeed one of them is determined by the government itself, which is located either on the human resources of government officials, institutional sources of government, the structure of government institutions, including the performance and mentality extends to government officials. The purpose of this study was to determine the readiness of human resources in the implementation of government policy with a case study at the Regional Secretariat of Bima. Type a descriptive study with a qualitative study approach with the case study method is explorative data obtained directly by interviewing key informants (key informant) in depth (depth interview) using the interview guide instrument (interview guide) that had been developed. Primary and secondary data were processed and analyzed with descriptive analysis processing methods. The results showed that the human resources available in the State Secretariat of the Milky still not ready to fully implement government policy, seen from (1) the division of hierarchy and organizational structure in the Milky Regional Secretariat is not sufficient seen from the composition of the number of employees; (2) educational background of employees who are still incompatible with many programs implemented; (3) the number of officers who have been trained structural ladder training and training support duties and functions; (4) imbalance between the competence of the competence of the employees; and from the results, one positive point is the form of leadership communication to subordinates considered quite good. From the results of the above conclusions, the researchers suggest that the first foster high commitment to govern-oriented public service improvement. Second, to reform the education apparatus in terms of the apparatus needs to be addressed by providing the opportunity to develop themselves through education and training in order to improve the ability of the apparatus in accordance with the work field. In addition, field placement office should pay attention to the fit between educational background field that dealt with local government officials.

Kata Kunci : Kesiapan Sumber Daya Manusia, Implementasi Kebijakan Publik.