KAJIAN YURIDIS TENTANG ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

rosina, Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan diajukannya itsbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan untuk mengabulkan atau menolak itsbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan, Pertama, bahwa alasan diajukannya itsbat nikah ke Pengadilan Agama tidak semuanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kedua pertimbangan hakim dalam menetapkan untuk mengabulkan atau menolak itsbat nikah berdasarkan fakta di persidangan terhadap kebenaran dalil yang dikemukan Pemohon berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi, hakim menilai perkawinan yang dilangsungkan, apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara hukum Islam dan memenuhi syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam), maka itsbat nikah akan dikabulkan tetapi bila sebaliknya hakim menemukan adanya halangan perkawinan maka itsbat nikah akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah melihat kasus per kasus dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan (kemaslahatan).

This research is aimed at identifying and analyze the reasons for filing marital legalization to the Religious Court with Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law, and identifying and analyze about the judge’s consideration in determining to grant or reject the marital legalization in the Religious Court. This research belongs to a juridical normative research, that is a legal research conducted by studying library or secondary data. Secondary data included primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials. Data collected were analyzed with qualitative method. It can be concluded from the reseach that, First, the reasons for filing marital legalization to the Religious Court it is not all in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law. Second, the judge’s consideration in determining to grant or reject the marital legalization was based on the facts in the trial regarding the truth of arguments presented by the Petitioner based on documentary evidence and evidence of witnesses. The judge considered that if the marriage had fulfilled the minimum obligatory rules and requirements of marriage according to Islamic law and fulfilled the marriage requirement according to the Marriage Act (Article 6 and 7 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 14 through Article 29 of the Compilation of Islamic Law ) and the marriage does not violate the prohibition set out in the Marriage Act and the Compilation of Islamic Law (Article 8 through Article 10 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 39 through 44 of the Compilation of Islamic Law ), the marital legalization would be granted. On the contrary, the judge found the impediment to marriage, the marital legalization would be rejected by the Religious Court. In addition, the judge in investigating and deciding the cases of marital legalization considered case by case by taking the principle of usefulness (benefit) into account.

Kata Kunci : itsbat nikah, Pengadilan Agama