ANTARA UNITARISME DAN FEDERALISME: KESULTANAN TERNATE PADA MASA REVOLUSI, 1945-1950

JUNAIDI MUSLIM, Prof. Dr. Djoko Suryo

2014 | Tesis | S2 Sejarah

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana konstelasi politik di Ternate pada era revolusi (1945-1950), serta mengapa konstelasi politik yang bermuara pada lahirnya dua opsi pilihan politik bagi Ternate antara memilih legalitas wilayah dan kekuasaan yakni antara memilih unitarisme dengan pemerintah RIS atau memilih federalisme yang condong ke pemerintah kolonial Belanda dapat terjadi. Kajian ini, mulai dari fase pelacakan sumber hingga tahap penulisan akhir, menggunakan metode sejarah guna menjawab persoalan utama dalam penelitian. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer, arsip dan sumber sekunder, artikel, buku, majalah, jurnal, dan lain-lain, yang diperoleh dari Arsip Nasional, perpustakaan nasional, Maluku dan Yogyakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertarungan kepentingan politik dalam tataran lokal di Ternate yang menjadi tidak terhindarkan telah melahirkan idealisme dan simbolisasi perjuangan. Pertarungan kepentingan politik ditandai dengan adanya elite politik lokal yang sangat idealis dengan unitarisme selalu menggunakan panji-panji merah putih sebagai alat perjuangan sebaliknya Sultan sebagai elit e tradisional yang menggunakan hak-hak tradisional ikut melibatkan diri dalam alat perjuangan federalis yakni Negara Indonesia Timur (NIT). Pertarungan antara kaum politisi lokal (unitarisme) dengan Sultan (federalisme) terus terjadi sepanjang revolusi. Akan tetapi pasca Agresi Militer II harapan Sultan terhadap bentuk federalis menjadi absurd karena Belanda pada akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia menjadi pukulan telak terhadap kaum federalis di Ternate. Seiring dengan itu, lambat laun Ternate terseret ke dalam arus integrasi dan kemudian memasuki babak baru dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

This research aims to reveal how the political constellations at Ternate in the revolution era (1945-1950), as well as it’s purposed to both political choice options for Ternate that are choosing of unitary with RIS’s government or federal leaning to Dutch’s Colonial government. It, which is started from source tracking till final writing, used history method to answer the research’s main problems. The sources used consist of primary source, archives, and secondary sources consisted of articles, books, magazines, journals, etc. It obtained from the institutions of Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, the libraries from Maluku and Yogyakarta areas. This research concludes that inevitably local’s political interest struggles has spawned struggle’s idealism and symbolization. Political interest fighting is marked by the presence of local political elites who are radical for unitary and always uses merah-putih symbols as struggle tools in one side. In the other side Sultan who are using traditional rights involves himself in federal struggle tools in Negara Indonesia Timur (NIT). The fighting between local political elites (unitary) and sultanate (federal) occurs throughout revolution era. However, after Military Aggression II duration, sultanate’s federal expectation is being absurd because the Dutch ultimately acknowledges Indonesia sovereignty over Konferensi Meja Bundar (KMB). Dutch’s sovereignty acknowledgment for Indonesia became decisive blow against federalist in Ternate. Ternate is gradually dragged to integration wave to Indonesia and then enters a new chapter in the life and nation state order.

Kata Kunci : Ternate, Unitarisme, Federalisme dan Revolusi.