INVENTARISASI DAN LEGALISASI ASET TETAP TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DI KOTA JAYAPURA TAHUN 2012

Yonas Homer, Dr. Wahyu Widayat, M.Ec.

2014 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini membahas tentang manajemen aset barang milik daerah. Konsep ini diambil karena manajemen aset barang milik daerah merupakan hal yang penting untuk dikelola secara baik, dimana pada saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menciptakan pengelolaan aset/barang milik daerah. Penelitian bagian pertama bertujuan untuk menganalisis tingkat arti penting pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan legalisasi aset tetap; bagian kedua bertujuan untuk menganalisis Kinerja pemerintah daerah; sedangkan bagian ketiga bertujuan menganalisis kendala dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan legalisasi aset. Skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat arti penting dan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua di Kota Jayapura. Analisis importance performance digunakan untuk menganalisis faktor-faktor kunci penentu keberhasilan kegiatan inventarisasi dan legalisasi aset tetap berdasarkan tingkat arti penting (importance) dan kinerja (performance) serta menganalisis permasalahan dalam proses pelaksanaan inventarisasi dan legalisasi aset/barang milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua di Kota Jayapura. Penelitian ini dilakukan pada SKPD dilingkungan Daerah Provinsi Papua di Kota Jayapura. Sampel penelitian yang digunakan 75 responden yang dipilih berdasarkan metoda purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah importance-performance analysis. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan alat analisis importance performance analysis (IPA). Menunjukkan bahwa sebagian besar faktor-faktor kunci penentu keberhasilan dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sudah memiliki tingkat arti penting yang tinggi menurut para responden. Namun ada juga diantaranya yang menurut responden masih perlu peningkatan karena masih sangat rendahnya kualitas kinerja. Namun beberapa yang harus ditingkatkan antara lain: Ketersediaan pegawai, Dibentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah dan Tanggung jawab Kepala SKPD. Di samping itu, ada beberapa faktor yang harus tetap dijaga karena dinilai baik adalah: Aset tanah harus disertifikasi atas nama Pemerintah Daerah. Pemahaman terhadap Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, Pedoman penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan aset, Rencana tahunan pelaksanaan pengelolaan aset, Inventarisasi aset, Kartu Inventarisasi aset, Pencatatan kegiatan legalisasi, Pemeriksaan barang, Sikap positif dan komitmen kepala SKPD, Transparansi biaya, Kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, Pelaporan pengelolaan aset kepada pengelola melalui pembantu pengelola, Pelaporan dari pengelolaan aset dengan sistem SIMBADA, Pengukuran kinerja, Sistem informasi manajemen aset, Sarana dan prasarana yang sudah memadai, Aset tanah harus dilaksanakan secara legalisasi berdasarkan prosedur, Dibentuk tim khusus legalisasi aset tanah, Legalisasi aset tanah dan bangunan akan mengurangi dan pengawasan, Dalam pelaksanaan legalisasi aset secara konsisten dan berkesinambungan. Kata kunci: manajemen aset, barang milik daerah, kinerja SKPD, Importance Performance Analysis.

This study discusses regional asset management. This concept was chosen because regional asset management is important to be managed in a good way, in which now government is trying to create regional asset management. The first part of this study explained about the analysis of importance level of inventory implementation and fixed asset legalization. The second part explained about the analysis of regional governments’ performance. While the third part explained about the analysis of problems in inventory implementation and fixed asset legalization. Likert scale was used to measure importance level of regional governments’ performance of Papua Province in Jayapura. Importance performance analysis was used to analyze determinant factors in achieving inventory implementation, fixed asset legalization underlining the importance and performance, and problems in inventory implementation and fixed asset legalization in regional government of Papua Province in Jayapura. The sample used in this study was 75 respondents chosen by using purposive random sampling. Analysis tool used in this study was important performance analysis. The results from this study showed that according to analysis performance importance (IPA) most of primary factors of success determinants in regional governments of Papua Province have had high importance, while there are few needing improvement because the low performances. Those low performances are employee availability and others. Therefore a team was formed from Governor Pronouncement Letter and Responsibility of Chief Regional Division. Besides, there are some factors have to maintain because their evaluation was good: land legalization on behalf of regional government, understanding of Minister for Internal Affairs Regulation No. 17/2007, guidance of asset management need planning arrangement, annual planned asset management implementation. Asset inventory, asset inventory card, legalization activity report, goods checking, positive behavior and chief divisions’ commitment, cost transparency, budgets and needs fit, asset management report to managers through managers’ assistant, report of asset management with SIMBADA system, performance measurement, asset management information system, sufficient medium and infrastructures, land legalization following procedures, forming a land legalization team, land and building legalization, and consistent and continuous implementation of asset legalization. Keywords: asset management, regional property, divisions’ performance, importance performance analysis.

Kata Kunci : manajemen aset, barang milik daerah, kinerja SKPD, Importance Performance Analysis