IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN BANTUL KOTA MANDIRI

Yohanes Nunung Dwi S, M. Sani Roychansyah ST., M.Eng. D.Eng.

2014 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Pada tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Bantul merencanakan Kawasan Bantul Kota Mandiri (BKM) sebagai kota satelit yang bertujuan untuk mengantisipasi urban sprawl Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan Kawasan BKM, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan dalam pengembangan Kawasan BKM selama periode 2003 – 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Input informasi didapatkan dengan melakukan wawancara yang bersifat eksploratif dan bersifat mendalam (in-depth interview) terhadap subyek-subyek amatan yang memiliki peranan terhadap pengembangan Kawasan BKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul belum berhasil dalam mengembangkan Kawasan Bantul Kota Mandiri sesuai Masterplan Bantul Kota Mandiri. Program utama berupa kerjasama dengan PT. Perwita Karya dengan membentuk konsorsium PT. Bantul Kota Mandiri telah gagal dalam mengembangkan Kawasan Bantul Kota Mandiri, sedangkan kebijakan pengembangan Kawasan BKM sebagai Kawasan Siap Bangun (Kasiba) justru mempunyai kendala-kendala pada awal implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan pengembangan Kawasan BKM terdiri dari faktor internal dalam implementasi kebijakan yaitu: (1) alokasi sumber daya yang kurang mencukupi, (2) kurang adanya keterpaduan hierarkis antara lembaga pelaksana, (3) komitmen yang kurang dari pelaksana, (4) perencanaan kurang terinci, (5) pilihan mitra kerja kurang tepat dan (6) pengawasan yang lemah. Sedangkan faktor eksternal yang ikut mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan adalah: (1) kondisi geografis yang berbukit-bukit, (2) aksesibilitas yang rendah dan (4) timing yang tidak tepat. Untuk mengembangkan Kawasan BKM lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan review Masterplan BKM yang dilengkapi penjabaran pembagian peran pihak-pihak terkait, dan kajian kelayakan serta paket-paket investasi yang menarik bagi pihak swasta. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul harus dapat mengantisipasi perkembangan permukiman dengan menyediakan infrastruktur transportasi, jaringan air bersih dan fasilitas umum lainnya, seiring dengan munculnya perumahan-perumahan baru dan rencana pengembangan Kampus UIN Yogyakarta.

In 2002, the Government of Bantul Regency has initiated a plan to develop the area of Bantul Kota Mandiri (BKM) to be a satellite town to anticipate the urban sprawl of Yogyakarta. The aims of this study are (1) to describe the implementation of the government’s policies in making the BKM plan into real; (2) to identify the influencing factors to the failure of the implementation of the policy on the development of BKM area in the period of 2003 to 2013. This study used a qualitative descriptive method. The study has gained by exploratory and in-depth interviews to the observed subjects that have significant roles in the development of BKM area. Results of the study showed that the policy of the Government of Bantul Regency on the development of BKM has not been successfully implemented in accordance with the BKM Master Plan. Public-private partnership scheme as the main program which was done by establishing PT. BKM in cooperation with PT. Perwita Karya has failed to develop the plan. While the BKM area development policy as Ready Built Area was confronted by series of obstacles since its early implementation. The influencing factors to the failures of the implementation of the policy consist of internal and external factors. The internal factors include:(1) the allocation of insufficient resources, (2) lack of integration hierarchy among the managing agencies, (3) lack of commitments, (4) lack of details in the planning, (5) less appropriate choice of partnership, and (6) lack of supervision; while the external factors that influence the policy implementation failures are: (1) state of geography (hilly), (2) lack of accessibility, and (3) inappropriate timing. To develop further, Government of Bantul Regency needs to review the Master Plan which include the elaboration of roles related parties, investment feasibility studies and attractive investment packages for private sector. In addition, as the emergence of new residential and development plan of UIN Yogyakarta, Government of Bantul Regency should to anticipate residential development by managing transportation infrastructure, water supply system and other public facilities.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Kawasan, Bantul Kota Mandiri