PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP LARANGAN PROMOSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KOTA YOGYAKARTA

AISYA RAISA ASTONISH, Dr. Tata Wijiyanta, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan Kode Etik Notaris (KEN) terhadap larangan promosi melalui media elektronik di Kota Yogyakarta, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, menggunakan data primer dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dengan bahan penelitian, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian lapangan menggunakan teknik non random sampling dan jenis pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian berlokasi di Kota Yogyakarta, dengan subjek penelitian, yaitu Ketua INI Kota Yogyakarta, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Untuk data sekunder digunakan cara metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Untuk data primer diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan KEN terhadap larangan promosi melalui media elektronik di Kota Yogyakarta belum ada tindakan tegas atas sangkaan terhadap pelanggaran KEN tersebut. DKD sebagai pembina, pengawas, pembenahan anggota notaris terhadap KEN dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal. MPD sebagai lembaga pembina, pengawas, pembenahan notaris dalam menjalankan jabatan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun KEN yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan KEN tidak terlepas dari : (1) Faktor hukumnya sendiri; (2) Faktor penegak hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat dan; (5) Faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, penegakan KEN terhadap larangan promosi melalui media elektronik di Kota Yogyakarta dilakukan sesuai peraturan dan KEN yang berlaku. Faktor penghambat penegakan KEN, yaitu adanya jiwa korps yang tinggi antar anggota organisasi notaris sehingga menimbulkan rasa segan dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang informasi teknologi dan kenotariatan. Adapun faktor pendukungnya adalah para anggota notaris yang bersikap kooperatif dalam mewujudkan penegakan KEN. Beberapa masukan berdasarkan penelitian ini adalah edukasi KEN seharusnya dilakukan sejak awal pendidikan kenotariatan serta dilakukan secara berkala bagi notaris yang telah berpraktik. Selain itu DKD atau MPD juga harus beranggotakan personil yang kredibel di bidangnya sehingga penegakan KEN di Kota Yogyakarta lebih efektif.

This research was intended to study enforcement of notary code of ethic (KEN) over prohibition of promotion through electronic media in Yogyakarta City and factors supporting and hampering the enforcement. It is juridical empirical research using primary and secondary data through library study with material including primary, secondary, and tertiary law material. Field research used non random sampling and sample was taken using purposive sampling. The research was conducted in Yogyakarta with subject of Yogyakarta INI chief, regional supervisory council (MPD) and chief of regional honorary committee (DKD). Secondary data used documentary method with documentary study instrument. Primary data was obtained through interview guide. Data was analyzed qualitatively. The result indicated that enforcement KEN over prohibition of promotion through electronic media in Yogjakarta has been no action firmly over the suggestion the violations KEN. DKD functions as patron, supervisor, and keep notary over KEN and/or organizational discipline in internal affair. MPD function as patron, supervisory, and improving notary in doing their position based on laws and KEN. Factors influencing KEN enforcement are: (1) Law factor; (2) Enforcer; (3) Facility supporting law enforcement; (4) Society and; (5) Culture. Based on the result it may be concluded that KEN enforcement over prohibition of promotion through electronic media in Yogyakarta City was done according to prevailing regulation and KEN. Factors hampering KEN enforcement are high corps spirit between notary member that lead to reluctant attitude and less understanding and knowledge about information technology and notaryship. The supporting factor is existing notary cooperative in realizing KEN enforcement. Some input based on the research is KEN education should be done early in notary education and done periodically for notary that has run practice. In addition, DKD or MPD should include credible personnel in their field so KEN enforcement in Yogyakarta City may be more effective.

Kata Kunci : Kode etik, penegak hukum, notaris.