ANALISIS POLA HUBUNGAN PRINCIPAL-AGENT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan)
Evi Fitria Arianti, Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D
2014 | Tesis | S2 Magister Ek.PembangunanKualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan principal-agent antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap kualitas pelayanan perizinan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan. Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda penelitian campuran, yaitu menggabungkan metoda penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Sampel penelitian meliputi 60 orang yang berasal dari KP2T Provinsi Kalimantan Selatan, KP2T (BP2T) Kota Banjarbaru, dan KP2T Banjarmasin. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas yang merupakan aspek-aspek dari hubungan principal-agent, yaitu ketidakseimbangan informasi, perilaku oportunistik, lemahnya penegakkan hukum, dan biaya transaksi ekonomi. Sementara variabel terikatnya adalah kualitas pelayanan. Uji analisis data dilakukan dengan menggunakan korelasi Spearman Rank. Selain itu, pada penelitian ini juga digunakan analisis regresi binari logit. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh hubungan principal agent antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan KP2T terhadap kualitas pelayanan perizinan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal demikian dapat dilihat dari hasil analisis regresi logistik yang berdasarkan pengujian serentak variabel ketidakseimbangan informasi, perilaku oportunistik, lemahnya penegakan hukum, dan biaya transaksi ekonomi diperoleh nilai sig 0,000. Dikarenakan nilai sig adalah sebesar 0,000 < 0,05 berarti variabel independen yaitu ketidakseimbangan informasi, perilaku oportunistik, lemahnya penegakan hukum, dan biaya transaksi ekonomi antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan KP2T berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perizinan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan.
Service quality was an important factor within the public service delivery. Public service in this study was a service conducted by Integrated Licensing Service Office. This study aims to analyze the principal agent relationship between South Kalimantan Local Government and Kalimantan Province Integrated Licensing Service Office also its impact to the investment licensing service quality in South Kalimantan Province. This study used a mix method, which combine qualitative with quantitative research methods. The research sample included 60 individuals from Integrated Licensing Service Office of South Kalimantan Province, Banjarbaru City, and Banjarmasin. Samples were taken by purposive sampling technique. The variables in this study include independent variables that constitute aspects of principal agent relationship, which is asymmetric information, opportunistic behavior, lack of enforcement, and transactional cost. Meanwhile the dependent variable was quality service. The data analysis is done by using the Spearman Rank correlation. In addition, this study also used a binary logistic regression analysis. The results showed that there are significant of the principal-agent relationship between South Kalimantan Local Government and South Kalimantan Integrated Licensing Service Office to the investment licensing service quality. That can be seen from the result of binary logistic regression based on simultaneous testing of all independent variables that was obtained sig 0,000. Due to the sig between 0,000 < 0,05, it mean the asymmetric information, opportunistic behavior, lack of enforcement, and transactional cost between South Kalimantan Local Government and South Kalimantan Integrated Licensing Service Office significant to the investment licensing service quality in South Kalimantan Province.
Kata Kunci : Hubungan Principal Agent, Pelayanan Perizinan Terpadu, Kualitas Pelayanan