JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA/BURUH DALAM KEPAILITAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Sherly Fitriyana, Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan yang hendak penulis capai melalui penelitian tesis ini, yaitu untuk mengetahui Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengakomodasi dan menjamin upah pekerja/buruh dalam kepailitan dan untuk mengetahui hubungan dan tanggung jawab kurator terhadap hak-hak pekerja/buruh yang tidak terakomodasi. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Data primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, data sekunder didapatkan dari meneliti buku-buku terkait dan makalah seminar terkait hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan, dan sumber data tersier didapatkan melalui internet. Hasil dari penelitian dianalisis secara kualitatif dan sifat penelitian dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya kedudukan pekerja/buruh untuk memperoleh haknya (upah) dalam perkara kepailitan dikarenakan tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan pengingkaran hak-hak para pekerja/buruh di perusahaan tempat mereka bekerja yang sedang mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga. Untuk itu, Pemerintah/Negara harus menutup celah kelemahan hukum dengan melakukan perbaikan Undang-Undang agar bersifat saling mendukung dan saling melengkapi sehingga tidak terjadi pertentangan atau disharmoni antara UU Kepailitan dan PKPU dan UU Ketenagakerjaan, Pemerintah/Negara juga perlu mengatur hubungan antara pekerja/buruh dan Kurator melalui berbagai aturan yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh pada saat debitor dinyatakan pailit dan semua pengurusan beralih kepada Kurator sebagai pengganti pengusaha. Kata Kunci: Buruh, Upah, Kepailitan, Kurator

The goals to be achieved by the author through this thesis research, is to determine the Law Number 37 of 2004 concerned on Bankruptcy and Suspension of Payment in accomodating dan ensuring the wages of workers/laborers in bankruptcy and to determine the relationship and the responbililities of the curator to the rights of workers/laborers who are not accomodated. This research conducted by the normative juridical method. The data which used in this study consisted of primary data, secondary data, and tertiary data. Primary data obtained from the national law and jurisprudence, secondary data obtained from examining the books and conference papers related to the employment law and bankruptcy law, and the tertiary data obtained by internet data. The results of the study were analyzed qualitatively and deductively. From the results of this study concluded that the weak position of workers / laborers to obtain rights (wages) in the case of bankruptcy due to the absence of a clear and unequivocal interpretation giving rise to the denial of the rights of the workers / laborers in the company they work who are experiencing bankruptcy by the commercial court decision. To that end, the Government / State must close the legal loopholes to make improvements Law that is mutually supportive and complementary so there is no conflict or disharmony between bankruptcy law and PKPU and labour Law, Government / State also needs to regulate the relationship between the workers / laborers and through various regulations Curator concrete, so there is a legal guarantee of the rights of workers / laborers at the time the debtor is declared bankrupt and all the maintenance switch to the curator as a substitute for entrepreneurs. Keyword: Laborers, Wages, Bankruptcy, Curator

Kata Kunci : Buruh, Upah, Kepailitan, Kurator