PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITUR \PEMBERI JAMINAN FIDUSIA PAILIT ( Studi Kasus Pada Penetapan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 37/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST)

SINTHA CAHYANINGTYAS, Ninik Darmini, S.H., M.H.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia apabila benda-benda yang dijaminkan tidak terjual dalam waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian hukum ini bersifat normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian kredit bank, hukum jaminan fidusia serta kepailitan. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Responden dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang staf PT. Bank Mandiri Tbk. Narasumber dalam penelitian ini adalah satu(satu) orang kurator dalam kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian, PT. TAPUNION WIDYA BOX INDUSTRIES tidak berhasil menjual aset-aset selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 59 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga aset-aset debitur yang semula didalam penguasaan kreditur diserahkan kepada kurator untuk dijual. Penjualan aset oleh kreditur menimbulkan beberapa biaya pailit yang mengurangi hak kreditur walaupun pelunasan utang oleh debitur tetap terjadi. Telah disebutkan diatas bahwa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi jaminan hutang dapat dilakukan oleh kreditur separatis dan dapat dilakukan pula oleh kurator yang menangani kasus kepailitan tersebut. Hal tesebut bergantung pada hubungan aset dengan kreditur (dijaminkan atau tidak) dan bergantung pada waktu kapan eksekusi dilaksanakan, sedangkan pengaturan yang tegas didalam praktek tentang perhitungan pembatasan jangka waktu yang diberikan terhadap pelaksanaan hak eksekusi kreditur tidak diberikan didalam peraturang perundang-undangan yang sudah ada. Sehingga kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur separatis tidak terlindungi. Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Kepailitan

This study aims to examine legal protection for recipients of fiduciary warranty if the objects put up as collateral are not sold within the time period specified in the Act No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This research on laws is normative-empirical in nature. Normative approaches were employed to analyze different laws and regulations on bank credit agreements, laws on fiduciary warranty and bankruptcy. Empirical approaches were used to analyze laws seen as patterned behavior of the society in public life where interactions always occur and which relates to the social aspects. Respondents of this study were 3 (three) staffs of PT. Bank Mandiri Tbk while the informant of this study was 1 (one) curator in bankruptcy. In accordance with the research findings, PT. TAPUNION WIDYA BOX INDUSTRIES did not manage to sell assets within the period of time specified in Paragraph 59 of the Act No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and therefore the assets of the debtors that were initially in the possession of the creditor were then transferred to curators for sale. Sales of assets by the creditor resulted in several bankruptcy costs causing some prejudice to the rights of the creditor although debt repayment by the debtors still occurred. It has been mentioned above that the authorized party to execute collateral can be carried out either by secured creditors or curators in charge of the bankruptcy case. It will depend on the relationship of assets with the creditor (whether the assets are used as collateral or not) and on the time when the execution will be carried out, while the strict regulation on the practice of the calculation of time period restrictions applied to the exercise of the creditor’s right to execute is not specified in the existing laws and regulations. In so doing, the position of creditors receiving fiduciary warranty as secured creditors is unprotected. Keywords: Credit Agreement, Fiduciary Warranty, Bankruptcy.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Kepailitan