IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI BERKAITAN DENGANPELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTATANAH DI KOTA PALANGKARAYA

Ariyaini Wahyu Ningsih, Dr.Harry Purwanto,S.H.,M.Hum

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan majelis kehormatan dalam rangka pengawasan pemungutan honorarium oleh PPAT dan mengkaji penerapan sanksi atas pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 32 ayat (1). Penelitian ini merupakan penelitian hukumempiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Cara mengumpulkan data dalam penelitian hukum yuridis empiris adalah dengan mengkaji data sekunder pada awal mulanya dengan alat studi dokumen yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan dengan alat pedoman wawancara. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sampel/subjek penelitian dalam penelitian adalah narasumber yang terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Ketua Majelis Kehormatan Daerah dan Pengurus Wilayah uIPPAT Kota Palangkaraya sedangkan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, Berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1998 peranan Majelis Kehormatan dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan honorarium tidak diatur secara jelas, namun demikian di dalam Peraturan Kepala BPN (Perkaban) Nomor 1 tahun 2006 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran honorarium) dapat menyebabkan diberhentikannya PPAT dengan tidak hormat yang melibatkan peran dari organisasi profesi. Kedua, belum terdapat PPAT yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Pasal 32 ayat 1 PP Nomor 37 tahun 1998 dari BPN namun demikian telah terdapat PPAT yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap honorarium yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan selaku organisasi profesi PPAT. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari PPAT yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi.

This study aims to examine the role of Regional Honors Assembly (MKD) in order to control the collection of the fee by Official Land Deed and examines the application of sanctions for violations of the Government Regulation number 37 of 1998 article 32 paragraph (1). This study is an empirical law the use of secondary data and primary data. How to collect the data the empirical research is juridical law by reviewing secondary data in the beginning by means of the study of documents which then continued with the research the primary data in the field by means of interview guides. Location of the research carried out in the City of Palangkaraya, Province of Central Kalimantan. Sample / research subjects of the research are some resources which consist of the Land Office of the City of Palangkaraya, Chairman of Regional Honors Assembly and Regional Board of Official Land Deed Bonding (IPPAT) in Palangkaraya while the data analysis which is used in this research is descriptive qualitative i.e. data obtained of the study are presented descriptively and analyzed qualitatively. Based on the research results and discussion that has been done can be concluded that the first based the Government Regulation number 37 of 1998 Regional Honors Assembly role in cracking down on infringement the withdrawal of the fee is not clearly regulated however in Regulation of the Head of National Land Agency number 1 of 2006 explained that offense the code of ethics (one of which contains on breach of the fee) may lead to termination of Official Land Deed with no respect involving roles from professional organizations. Second there has been Official Land Deed which get administrative sanctions in the form of dismissal with no respect related violations of article 32 paragraph 1 the Government Regulation number 37 of 1998 of National Land Agency however there has been a Official Land Deed who received a reprimand from professional organizations related to the alleged violation of the Code particularly related violations of the honorarium which is carried out by professional organizations as the Regional Honors Assembly of Official Land Deed. As a mechanism in violation of the code of ethics hence the name of Official Land Deed in violation will be listed in the register book violation by a professional organization.

Kata Kunci : Sanksi, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Honorarium.