PENERAPAN ASAS PARI PASSU PRO RATA PARTE DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP DEBITUR PAILIT

ULIL AFWA, Taufiq El Rahman, SH., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan terkait dengan penerapan asas pari passu pro rata parte dalam perjanjian kredit sindikasi terhadap debitur pailit. Pertama, untuk mengetahui kedudukan masing-masing kreditur terhadap jaminan dalam kredit sindikasi dalam posisi kepailitan; kedua untuk mengetahui penerapan asas pari passu pro rata parte terhadap debitur kredit sindikasi dalam posisi kepailitan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa naskah undangundang, putusan-putusan pengadilan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, bahan dari internet, dan kamus-kamus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) kedudukan masing-masing kreditur terhadap jaminan dalam kredit sindikasi adalah diwakili oleh security agent sebagai penerima jaminan dan pemegang jaminan kebendaan. Hal ini sebagai konsekuensi hukum atas hubungan keagenan yang diatur dalam perjanjian kredit sindikasi (Syndicated Loan Facility Agreement). Oleh karena itu posisi security agent ini demi hukum sebagai kreditur preferen terhadap peserta sindikasi lainnya. Hal ini berarti bahwa pada posisi kepailitan security agent memiliki hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari eksekusi jaminan, sehingga pada kasus kepailitan kredit sindikasi, security agent lah yang berhak mewakili kreditur. 2) Penerapan asas pari passu pro rata parte membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur berdasarkan pada perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur sesuai dengan tingkatan kreditur tersebut. Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur dengan jelas hierarki tingkatan pembayaran tersebut sehingga ketentuan yang mengatur hierarki ini ada di berbagai ketentuan, antara lain dalam hukum perpajakan, hukum perdata dan dalam hukum ketenagakerjaan. Pada penerapannya belum ada kesatuan pendapat hakim tentang kepastian hierarki pembayaran utang tersebut sehingga ditemukan putusan-putusan pengadilan yang mendasarkan pada pertimbangan hukum yang berbeda sehingga kepastian hukum dalam Undang-Undang Kepailitan belum terwujud. Idealnya apabila Undang- Undang Kepailitan hendak dijadikan salah satu instrumen hukum yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum maka urutan pembagian harta pailitnya adalah: Biaya kurator; Biaya penyelamatan harta kepailitan; Pembayaran pajak; Pembayaran hak buruh; Kreditur separatis; Kreditur konkuren.

This research aims to answer two problems associated with the implementation of pari passu pro rata parte principle in a syndicated loan agreement to bankrupt debtor. First, to determine the position of each creditor to collateral in syndicated loans when it come to bankruptcy; secondly to determine the implementation of the pari passu pro rata parte principle against the debtor in a syndicated loan bankruptcy position. The method used in this research is a qualitative research method. Type normative research that aims to find the truth based on the logical of the normative legal science. The data source used in this research is a secondary data form such as manuscript material laws, court decisions, books, journals, articles, materials on the Internet, and dictionaries. These results show that : 1) The position of each creditor to the collateral in syndicated loans is represented by a security agent as the recipient and the holder of the collateral. It is as a law consequence of the agency relationship regulated in syndicated loan agreement. Therefore, the security agent position as a preferred creditor by law to other syndicated loan participants. This means that in the position of bankruptcy, security agent has the right to obtain repayment of a debt from collateral execution, so that in the case of syndicated loans bankruptcy, security agent is the one who authorized to represent creditors . 2) Implementation of the pari passu pro rata parte principle proportionally divide the assets of the debtor to the creditors based on the amount of the balance of each creditor in accordance with the level of creditors . Bankruptcy Law No. 37 of 2004 did not set a clear regulation about hierarchy levels for the payment provisions so that the regulation about this spreadly exists in a variety of provisions, such as tax law, civil law and labor law. In practice there is no unity of opinion from the judges about the certainty of the debt payment hierarchy, as result some court decisions are based on different legal considerations so that the rule of law in the Bankruptcy Act have not materialized yet. Ideally if the bankruptcy law was about to be one of the legal instruments that promote justice and legal expediency, so the division of bankruptcy asset are: curator cost; salvage fee bankruptcy; payment of taxes; payment of labor rights; secured creditors; unsecured creditors.

Kata Kunci : Kredit sindikasi, harta kepailitan, tingkatan kreditur.