IMPLEMENTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA YOGYAKARTA

YUDITHSTIRO N, Dra. Ratnawati, SU

2014 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Terkait dengan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas melaksanakan tugasnya tentang penyelanggaraan pelayanan kepada masyarakat mencakup pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Di dalamnya juga meliputi tentang pelaksanaan tugas pada pengembangan data serta informasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi administrasi kependudukan yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka, observasi, wawancara dengan pemerintah dan masyarakat. Lokasi penelitian di wilayah Kota Yogyakarta yang terdiri atas 14 kecamatan dan 1 kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, yakni terkait isi kebijakan dan konteks kebijakan. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ditemui beberapa kekurangan. Kebijakan akan mendapatkan dukungan dari masyarakat apabila kebijakan tersebut hasilnya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Kebijakan tertib administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta dalam proses pelaksanaannya ditemui hasil dan manfaat yang baik bagi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari respon yang muncul, daya tanggap baik dari masyarakat terlebih dari aparat pelaksanan yang mengampu kebijakan tersebut. Respon dan daya tanggap pelaksana kebijakan juga terlihat dalam beberapa tingkatan dari dinas sampai dengan kecamatan dan kelurahan. Namun dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa hal tentang kemampuan aparat pelaksanan yang perlu mendapat peningkatan dalam hal pelayanan maupun penguasaan teknis. Sedangkan masyarakat perlu juga mendapatkan pembinaan tentang kesadaran akan arti pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Pemerintah Kota Yogyakarta on behalf the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Demographic and Civil Registration Department in accordance with their authority, main duties and basic functions as well as their specific tasks of carrying out their duties involving the provision of services to the demographic registration and civil registration of the inhabitants. It also includes the development of task execution data and demographic information, regarding to the demographic administration. The observation aims to determine how Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta can deliver the implementation of the administration which might applied to the public. A descriptive qualitative had been chosen as an utilized method for such research, which involved data meaning by literature study, observation, interviews with the government and inhabitants. The scope of the research is Kota Yogyakarta, which consists of 14 districts and 1 Office of Population and Civil Registration. Policy implementation theory proposed by Grindle is applied for this observation, which is related to the content of the policy and the policy context. We have found that the policy had been well conducted even though there is still any deprivation encountered. People tend to fully support the policy as if they might get its benefit. An arranged demographic administration policy in the process of implementation encountered good results and benefits for government, social institutions, and communities. It can be seen from the emerging response, especially the responsiveness of public officials who administer the implementation of the policy. Response and responsiveness of policy implementation is also seen in several levels of service to the district and villages. However, we also have found a few things about the capacity of the implementation which might need to get improved in terms of service as well as technical matters. The community should also receive a coaching on awareness of the importance of the arranged demographic administration.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, administrasi kependudukan, isi kebijakan, konteks kebijakan