BELANJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: Studi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Indonesia, 2001-2010

AMBYA, SE, M.Si, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A.,Akt

2014 | Disertasi | S3 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Di Indonesia topik tentang hubungan belanja pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi menarik untuk diteliti. Hal ini didorong oleh gencarnya pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang ditandai dengan banyaknya pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Masalah penelitian yaitu disatu pihak pembentukan DOB diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan mendorong percepatan pembangunan daerah, melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang dimilikinya, dan penyediaan infrastruktur publik yang memadai. Namun dilain pihak pemerintah daerah tidak mampu membiayai kegiatan pembangunannya secara mandiri karena kemampuan daerah yang berbeda. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu menganalisis karakteristik berdasarkan tipologi daerah, potensi ekonomi daerah, dan menemukan pola belanja pemerintah daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur riil perkapita, serta jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi DOB di Indonesia. Alat analisis yang digunakan tipologi klassen, Location Quoetient (LQ), Shift-share, pola belanja daerah, dan regresi data panel. Hasil penelitian berdasarkan tipologi klassen menunjukkan bahwa setelah lima tahun pertama ada 22,5 persen DOB dapat menjadi daerah cepat maju dan cepat tumbuh, dan 34,37 persen merupakan daerah relatif tertinggal. Pada lima tahun berikutnya terdapat penurunan pada DOB cepat maju dan cepat tumbuh menjadi 21,87 persen sedangkan yang relatif tertinggal masih ada 12,50 persen. DOB yang mencapai predikat daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah kabupaten/kota yang memiliki minimal dua sektor basis yang terkonsentrasi di daerah dan memiliki pertumbuhan lebih cepat dari sektor yang sama pada tingkat provinsi, serta memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya DOB relatif tertinggal yaitu kabupaten/kota yang lebih banyak memiliki sektor non-basis tanpa keuanggulan komperatif. Sektor ekonomi potensial menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi DOB. Pola belanja daerah yang mampu menggerakan ekonomi daerah yaitu DOB dengan struktur anggaran yang mengalokasikan lebih banyak pada belanja modal. DOB cepat maju dan cepat tumbuh memiliki alokasi belanja modal lebih besar dari belanja pegawai, dan sebaliknya DOB relatif tertinggal memiliki alokasi belanja modal lebih kecil dari belanja pegawai. Penelitian ini juga membuktikan bahwa belanja penerintah daerah bidang pendidikan riil perkapita, kesehatan (lag-1) riil perkapita, dan infrastruktur riil perkapita, serta jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten tidak berbeda dengan kota, begitu juga pada sektor basis sebagian besar tidak berbeda kecuali sektor pertambangan dan penggalian.

In Indonesia, correlation between regional government expenditure and economic growth is an interesting topic to study. This is driven by intensive implementation of fiscal decentralization, marked with regional proliferation or creation of a new autonomous region (DOB). The research problem is that, on one hand, it is expected that the creation of DOB could improve public welfare, public service, and drive the acceleration of regional development by utilizing existing economic potentials and providing adequate public infrastructure. On the other hand, the regional government could not independently fund its development activities due to different financial capability. This research is aimed at analyzing the characteristics based on regional typology, regional economic potential; finding the pattern of regional government expenditure which can drive economic growth; and analyzing the effect of real regional government expenditure per capita in education, health and infrastructure, as well as the number of labors on the economic growth of DOB in Indonesia. It employed analysis instruments including Klassen typology, Location Quotient (LQ), Shift-share, regional expenditure patter and panel data regression. According to Klassen typology, the research result indicates that after the first five year, 22.5 percent of DOB could be rapid growth regions and 34.37 percent was relatively backward regions. In the next five years, the rapid growth regions decreased to 21.87 percent, while 12.50 percent was still relatively backward regions. DOB which achieved a predicate of rapid growth regions was regency/city which had at least two region-concentrated basic sectors, had faster growth than that of similar sectors in the province level and had comparative advantages. In contrast, relatively backward DOB was regencies/cities which had more non-basic sector without comparative advantages. Potential economic sectors served as one of the determinant factors in the success of economic development of DOB. The regional expenditure pattern which could drive regional economy was that DOB with budget structure allocating more on capital expenditure. The rapid growth DOB allocated more capital expenditure than personnel expenditure, but relatively backward DOB allocated less capital expenditure than personnel expenditure. This research also proved that regional government expenditure in real education per capita, real health (lag-1) per capita, and real infrastructure per capita, the number of labors had positive and significant effect on economic growth. The economic growth occurring in regency was different from the city, so were the basic sectors, except mining and quarrying sectors.

Kata Kunci : DOB, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Daerah, dan Sektor Basis.