STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) DI DESA WONOKERTO KABUPATEN SLEMAN

BAGAS DEWANTARA, Miftah Adhi Ikhsanto, Mi.OP

2014 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Upaya penganekaragaman konsumsi pangan di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang tak kunjung mencapai tujuannya. Trend permintaan terhadap beras kian meningkat seiring dengan derasnya pertumbuhan penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti gencarnya swasembada beras pada masa orde baru, efek pemberian beras bagi keluarga miskin (Raskin) dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok. Dampaknya adalah angka impor beras yang semakin tinggi karena produksi beras kita yang tidak mampu mengimbangi permintaan konsumsi beras yang semakin meningkat. Menurut Ronald P. Cantrell, kunci ketahanan pangan nasional sesungguhnya terletak di pedesaan dan ukurannya tidak harus difokuskan hanya pada beras padi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana menjabarkan ketahanan pangan ke dalam diversifikasi pangan yang dimulai dari desa. Permasalahan ini kemudian direspon oleh pemerintah melalui oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kabupaten Sleman dalam usaha penganekaragaman konsumsi pangan di Desa Wonokerto dalam rangka memperkuat ketahanan pangan pada tingkat lokal. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan tujuan kebijakan belum tercapai, karena yang sudah terimplementasi baru pada kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L). Namun untuk 2 (dua) kegiatan pendukung lainnya, yaitu kegiatan optimalisasi pekarangan dan kegiatan sosialisasi/promosi P2KP belum dilakukan dengan baik. Artinya, dari tiga kegiatan utama pendukung kebijakan P2KP, hanya satu kegiatan pendukung yang berjalan sebagaimana mestinya. Penyebabnya adalah buruknya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sleman dengan pemerintah desa setempat, serta lemahnya kegiatan sosialisasi dan promosi program P2KP berdampak pada sikap antipati masyarakat terhadap kebijakan ini. Padahal tahap implementasi kebijakan P2KP sangat membutuhkan peran dan partisipasi masyarakat, artinya tidak bisa kebijakan ini hanya dijalankan oleh instansi yang berwenang saja sebagai implementor. Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan, namun dalam implementasinya, kebijakan program P2KP di Desa Wonokerto cenderung lebih banyak mengalami hambatan.

-

Kata Kunci : implementasi kebijakan, ketahanan pangan, isi dan konteks kebijakan.