Komunikasi, Trust, dan Lokalitas Masyarakat adat dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan embangunan Studi Kasus : Implementasi Kebijakan P di Kawasan Suku Dayak BiDoyoh Desa Jagoi

BRAVO B NILAL I, Drs. H. Suharyanto

2014 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Banyak konflik yang terjadi di perbatasan, salah satunya saat implementasi kebijakan pembangunan perbatasan di wilayah Desa Jagoi Babang, Kalimantan Barat. Kasus konflik dengan masyarakat, ketidakberlanjutannya pembangunan dikawasan perbatasan, dan pembangunan yang tertinggal dengan daerah lainnya menjadi beberapa wujud implementasi di kawasan perbatasan. Selain itu, dengan wilayah implementasi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, membuat masyarakat Dayak Bidayuh bisa membandingkan kemajuan pembangunan di Indonesia dengan di Malayisa. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang diantaranya mengetahui lokalitas masyarakat kawasan perbatan dan mengetahui hubungan antara komunikasi, kepercayaan, dan pelibatan lokalitas dalam implementasi kebijakan pembangunan. Metode yang digunakan adalah etnografi. Pendekatan tersebut digunakan untuk menangkap lokalitas masyarakat kawasan perbatasan. Selain itu, pendekatan fenomenologi juga digunakan untuk melihat pendapat msyarakat mengenai fenomena pembangunan dikawasan perbatasan. Beberapa hal seperti wawancara mendalam dan observasi menjadi metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Proses Implementasi kebijakan (Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983))yang diperkuat teori Horse Shoe’s nail dari G.Pieters. Teori ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang menyebabkan kegagalan implementasi adalah ketidaksempurnaan perencanaan implementasi. Informasi yang digunakan untuk merencanakan implementasi selalu tidak lengkap sehingga tidak ada alternatif dalam perencanaan implementasi disebuah wilayah. Ketidaklancarannya alur komunikasi antar aktor pelaksana kebijakan menjadi salah satu penyebab munculnya ―nail‖ dalam implementasi. Selain itu, informasi mengenai wilayah implementasi menjadi salah satu informasi penting dan seringkali tidak lengkap, olehkarena itulah masyarakat harus dilibatkan dalam pengumpulan informasi tersebut. Untuk pelibatan masyarakat dalam pengumpulan informasi, diperlukan trust dari masyarakat. Untuk pelibatan tersebut diperlukan pemanfaatan lokalitas masyarakat agar ―nail‖ lainnya tidak bertambah. Fakta yang didapat adalah banyaknya kasus muncul dilapangan antar aktor implementasi kebijakan. Kasus dengan masyarakat seringkali berakibat hukum adat yang berlaku dimasyarakat, seperti kasus pembuatan jalan Sei Take dan survey pembangunan tiang listrik. Beberapa program juga tidak berjalan maksimal karena belum maksimalnya komunikasi yang dilakukan antar pelaksana kebijakan. Kasus bantuan acara Gawai, ketidakberlanjutannya perumahan pegawai, dan keberlanjutan pembangunan kantor border merupakan beberapa kasus yang muncul di Jagoi Babang. Kasus-kasus tersebut berakibat tidak maksimalnya hasil implementasi dan tidak jelasnya keberlanjutan program. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan hasil implementasi adalah adanya pelibatan lokalitas masyarakat dalam mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai wilayah perbatasan. Pelibatan tersebut dilakukan dengan cara membuat sebuah wadah untuk aktor-aktor implementasi untuk berkomunikasi dan sharing informasi secara meyeluruh seperti Focus Group Discusion atau pertemuan yang melibatkan orang-orang yang memiliki pengaruh diwilayah tersebut.

A lot of conflict happened at the border, one of them when the implementation of border development policy in the village Jagoi Babang, West Borneo. Cases conflict with society, no further construction of buildings in border area, and development left with other regions into several form implementation in the border. Besides, with areas implementation directly adjacent to malaysia made people Dayaks Bidayuh can compare progress development in indonesia with in malayisa. The fact is many of the cases appeared in field between actors of policies implementation proces. The case with the public often result in the customary law applicable to society, as the case of making road construction survey and Sei Take electric pole. Some programs also do not run up due to inadequate communication between the implementing policy conducted. Cases relief fund the Gawai event, unsustainability employee housing, and sustainability of the Development Office of the border are some of the cases that appear in the Jagoi Babang. These cases resulted in the maximum results of implementation and not detailed program sustainability. Things should be done to maximize the implementation of community involvement is a locality in collecting and processing of information about the border region.Involvement was done by means of making a container for implementation actors to communicate and information sharing such as a focus group discusion or gathering involving people who have a great influence in that region.

Kata Kunci : Kebijakan Perbatasan, Proses Implementasi, Lokalitas, Komunikasi