IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PHBM DI KPH BLORA : WAJAH BARU DOMINASI PENGELOLAAN HUTAN

ENDAH ARUM PRATIWI, Dr. Haryanto, MA.

2014 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Kajian ini mengenai implementasi kebijakan PHBM di KPH Blora. Sudah 12 tahun lebih implementasi ini dijalankan tetapi belum menampakkan hasilnya. Oleh karenanya, hasil implementasi perlu ditinjau kembali dengan mengembalikan pada isi kebijakan dan melihat konteks kebijakan. Dalam teorinya mengatakan bahwa kebijakan merupakan hasil dominasi kepentingan para pemegang kebijakan. Dalam dominasi kebijakan selalu ada subjek dan objek kebijakan. Perhutani merupakan subjek utama dalam pengelolaan hutan di Jawa. Tahun 2001, Perhutani mengeluarkan kebijakan PHBM yang semangatnya jiwa berbagi dan mengajak pihak multiaktor. Pada dasarnya kebijakan ini mencoba menjadi jembatan terbukanya akses masyarakat desa hutan (MDH) masuk ke pengelolaan hutan. Kajian ini melihat apakah gaya pengelolaan Perhutani yang sentralistik dan tentu saja dominasi masih terbawa di implementasi kebijakan PHBM. Perhutani kemudian menyusun instrumen dominasi untuk mengamankan kepentingannya. Proses terjadinya dominasi sudah dimulai ketika pembuatan kebijakan pun sampai ke implementasi dominasi ini masih menyelimuti. Terdapat tiga titik poin dalam dominasi Perhutani, yaitu dominasi kepentingan, dominasi lahan, dan dominasi lembaga. Ketiganya membuat alur dominasi yang mengikuti petunjuk Perhutani. Pada akhirnya dominasi tersebut tidak membawa masyarakat desa hutan mencapai kesejateraan dan kelestarian hutan sebagai tujuan kebijakan. Masyarakat desa hutan memiliki ruang terbatas untuk mengartikulasikan kepentingannya. Dominasi menciptakan ketergantungan karena Perhutani memang berkuasa penuh atas lahan yang dimanfaatkan masyarakat. Pengelolaan hutan tetap saja menggunakan gaya yang sama meskipun sudah berniat untuk mengubah diri. Dominasi tetap terjadi dalam kebijakan yang berslogan jiwa berbagi.

This study is about the implementation of CBFM policy in Forest Lap United (FLU) of Blora. It's been 12 years this implementation is executed but not yet to show results. Therefore, the results of the implementation needs to be revisited to restore the contents of the policy and see policy context. In the theory, it says that the policy is the result of the domination of the interests of policy holders. In policy domination there is always a subject of policy and policy objects. Perhutani is a major subject in forest management in Java. In 2001, the Perhutani issued CBFM policy whose spirits are share and invite many actors. This policy is basically trying to be the bridge to the open access forest villagers (FV) entered into forest management. The study was to see if the centralized management style of Perhutani and of course dominance is still involved in the implementation of CBFM policy. Perhutani then develop instruments of domination to secure its interests. The process of dominance had begun when any policy making to implementation of this dominance is still enveloped. There are three points in domination Perhutani, the interests of domination, domination of the land, and the dominance of institutions. All three make a groove dominance following the instructions of Perhutani. At the end, the dominance doesn’t bring the forest villagers to prosperity and forest sustainability as a policy goal. Forest village communities have limited space to articulate their interests. Dominance creates dependency because Perhutani is full of power over the public land utilized. Forest management is still using the same style despite the intention to change themselves. Dominance persists in the spirit of sharing policies slogan.

Kata Kunci : implementasi, Perhutani, dominasi, MDH)