Perilaku aparatur pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah :: Suatu studi di BAPPEDA Kab. Polmas, Prop. Sulawesi Selatan

USMAN, Masri, Drs. Purwanto, M.Phil

2001 | Tesis | S2 Sosiologi

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, posisi aparatur pemerintah di tingkat kabupaten sangat strategis karena peranannya yang lebih besar dalam menyusun perencanaan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan ha1 tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara sosiologis tentang perilaku aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selaku perencana didasarkan atas kemampuan, keterampilan dan motivasi kerja yang dimiliki, sehingga rencana yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam berbagai proyek pembangunan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif eksphnatif yang dilakukan pada Kantor Bappeda Kabupaten Polmas Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang menduduki eselon-IV dan 111. Tehnik pengambilan sampel melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) krhadap responden. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penyusunan perencanaan dari bawah khususnya proses perencanaan di tingkat desa aparatur pemerintah tidak terlibat. Keterlibatan aparatur pemerintah hanya sebatas memberikan penjelasan teknis pada forum perencanaan di tingkat kecamatan (diskusi UDKP), sehingga rencana yang diusulh dari masyarakat lebih banyak tidak berkelanjutan karena hanya mencerminkan keinginan instansi tingkat kabupaten. Di samping itu untuk mewujudkan perencanaan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat masih sulit karena perilaku aparatur pemerintah dalam menyusun perencanaan masih berpedoman pada juklak dan juknis yang bersumber dari pemerintah pusat, terutama rencana proyek yang pendanaannya dari atas. Dengan adanya sentralisasi perencanaan tersebut membatasi ruang gerak aparatur pemerintah menyebabkan tidak merniliki inisiatif dan prakarsa untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara mandiri, meskipun mereka memiliki kemampuan dan keterampilan serta motivasi kerja. Dengan demikian tingkat pendidikan dan pengalaman keja yang lama kurang mendukung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, 'karena perilaku aparatur pemerintah berslfat pasif untuK selalu mengrkuti pedoman dan juklaW juknis yang bersumber dari pusat. Pegalaman keja, pangkat dan jabatan (eselon) yang tinggi serta rendahnya motivasi kerja juga mempenganh perilakunya dalam pelaksanaan tugas selaku aparatur perencana di daerah

In regional deve1opment;the position of government apparatus at the level of regency is very strategic because its role is more important in the plan making which is relevant with the aspiration and needs of community. Accordingly, this research is to study sociologically about the behavior of government apparatus in its duty as performer based on capability, skill and work motivation so that the resulted plan can be implemented in various projects of development to improve the welfare of community in the region. This research uses explanative-descriptive analysis conducted in Bappeda of Polmas Regency, Province of South Sulawesi. The sample of this research is the government apparatus in the eselon N and 111. The sampling technique is the purposive sampling. The data collecting is conducted with the indepth interview to the respondent. From the result, it can be found that it planning of lower level, especially planning at the level of village, government apparatus have no participation. The participation of government apparatus is limited on giving technical explanation in the planning forum at the level of district (discussion of UDKP). Consequently, the most of plant from the community do not have continuity, because they only represent the will of instance at the level of regency. Besides that, for making plan which is relevant with the aspiration and needs of community is still based on the executive and technical guidance of central government, especially plan of project with the hding from the center. However, the centralization of planning causes the government apparatus lack of initiative in the plan making and performing of regional development autonomously, eventhough they have capability, skill and work motivation. Therefore, the level of education and long work experience do not so support in the plan making of regional development because the government apparatus are passive in following the executive and technical guidance from the center. 'Work experience, high status and functions, and work motivation influence behavior in performing the duty as planner in the region.

Kata Kunci : Perilaku,Aparatur Pemerintah,Pembangunan Daerah