A Legal Research THE APPLICATION OF RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) PRINCIPLE IN THE CASE OF INTERNAL DISPLACEMENT IN SYRIA

VIERNA TASYA WENSATAMA, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Isu pengungsian internal telah menjadi perhatian dunia karena jumlah pengungsi internal yang terus meningkat di seluruh negara, dan Suriah menduduki posisi teratas dari daftar tersebut, dengan kurang-lebih 6.5 juta pengungsi internal dalam wilayahnya. Komunitas internasional telah mengenal berbagai macam prinsip dan konsep hukum, dan salah satunya adalah Responsibility to Protect (R2P), yang menyatakan bahwa komunitas international bertanggungjawab atas pelanggaranpelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara ketika pemerintah negara tersebut gagal melindungi rakyat sipilnya dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aplikasi R2P dalam melindungi para pengungsi internal di Suriah dan untuk mencari tahu organisasi apa saja yang bertanggungjawab untuk membantu para pengungsi internal. Penelitian ini juga penting untuk menentukan sebab dari pengungsian internal di Suriah. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan normatif melalui metode studi literatur. Materi yang diperoleh didasarkan pada sumber-sumber hukum internasional yang tertera di Statuta Mahkamah Internasional, dan dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif dalam menentukan apakah praktik-praktik di Suriah telah sesuai dengan berbagai dokumen dan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa angka pengungsian internal yang tinggi di Suriah disebabkan oleh konflik bersenjata non-internasional. Di bawah UNOCHA, UNHCR dan ICRC memimpin organisasi regional dan internasional lainnya untuk membantu para pengungsi internal melalui rencana respon humaniter yang terfokus. Kontribusi komunitas internasional selama ini ternyata telah sejalan dengan aplikasi R2P untuk menyelesaikan kasus pengungsian internal di Suriah. Kerjasama yang lebih baik antara para organisasi internasional dengan pemerintah Suriah perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas bantuan humaniter di Suriah. Persiapan pemerintah eksekutif sementara, dan bahkan kemungkinan intervensi militer yang sejalan dengan R2P, juga perlu ditelaah untuk masa depan Suriah yang lebih baik.

The issue of internal displacement has currently become a great concern of the international community due to the increasing number of Internally Displaced Persons (IDPs) throughout all States, and Syria apparently sits on top of the list, with approximately 6.5 million people displaced within its territory. There has been numerous legal principles and concepts acknowledged by the international community, and one of those are the Responsibility to Protect (R2P), which implies that international community is responsible for violations of human rights taking place in a State when the government of such State fails to protect their civilians from those violations. This legal research aims to assess the application of R2P in protecting and assisting IDPs in Syria and to find out which organizations are responsible to help IDPs. It is also important for this legal research to determine the possible causes of internal displacement in Syria. This legal research is conducted by means of normative approach through literature research method. Materials are based on the sources of international law based on the Statute of the International Court of Justice, and they are analyzed using descriptive approach in determining whether the practices in Syria are in line with the applicable documents. Based on the result of this legal research, the author concludes that the high number of internal displacements in Syria is caused by the non-international armed conflict. Under the UNOCHA, UNHCR and ICRC are the prominent organizations in helping IDPs through a focused humanitarian response plan involving other regional and international organizations. Such contributions done by the international community are apparently in line with the application of R2P to resolve internal displacement cases in Syria. An expanded and deepened relationship between Syrian government and the international organizations shall be done to enhance the quality of humanitarian assistances throughout all areas in Syria. Preparation for ad interim executive government, and even possibilities for military interventions in line with R2P, shall also be assessed for a better future of Syria.

Kata Kunci : Responsibility to Protect, Suriah, pengungsian internal.