HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM PEMANFAATAN HUTAN DI INDONESIA (SEBUAH TINJAUAN ETIKA POLITIK JOHN LOCKE)

YOSIGARA PRIHANDIKA, Drs. Syafiq Effendhy, M.Si

2014 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Penelitian dengan judul “Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Hutan di Indonesia (Sebuah Tinjauan Etika Politik John Locke)” ini mengambil obyek material hak ulayat masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan di Indonesia dengan obyek formal etika politik secara khususnya etika politik menurut John Locke. Hal ini dianggap menarik karena secara normatif hak ulayat masyarakat adat telah diatur dalam Pasal 3 UUPA, akan tetapi dengan berbagai kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, negara secara tidak adil dan tidak demokratis telah mengambil alih hak asal-usul, hak atas wilayah adat, hak untuk menegakan adat istiadat, hak ekonomi dan politik. Dalam skripsi ini peneliti akan menguraikan penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat secara normatif di Indonesia, dan menganalisa secara kritis dari perspektif etika politik John Locke. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Data penelitian ini adalah sumber-sumber tertulis yang tercetak maupun berupa data digital yang terkait dengan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia dan etika politik John Locke. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi, idealisasi, dan interpretasi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Masyarakat adat sebagai sukusuku asli yang mempunyai kondisi sosial-budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan statusnya sebagian atau seluruhnya, diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi, oleh hukum, atau aturan mereka sendiri yang khusus. Berdasarkan hukum adatnya, warga masyarakat adat mengklaim bahwa lahan hutan di sekitarnya merupakan hak ulayat yang mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayah yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian. Gagasan John Locke mengenai hak-hak kodrati diadakan melalui suatu kontrak sosial (social contract), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Negara merupakan wujud kekuasaan politis, yang melembagakan hak-hak dasar, terutama hak milik (kebebasan, kehidupan, dan milik). Kewajiban negara dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia termuat dalam berbagai aturan perundang-undangan yang memiliki syarat sepanjang masih ada. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan yang kuat dalam suatu kontrak sosial yang disebut konstitusi.

The research entitle \\"The communal title of indigenous in Indonesia's Forest Utilization (A Review of John Locke's Political Ethics)\\" is taking customary rights of indigenous people in forest utilization in Indonesia as a material object along with John Locke’s political ethics as a formal object. This is considered to be normatively interesting since communal title of indigenous people have been set out in article 3 UUPA, but because of the various policies and legal products by the government, state has been unfair and undemocratic by overtaking the original rights, the rights of indigenous territories, the rights to enforce customs, and the economic and political rights. In this final paper, the researcher will outline the recognition and the protection of indigenous people in Indonesia normatively, and analyze it critically from the perspective of John Locke's political ethics. This research is a literature based. The data of this research are written resources in the form of printed or digital data related to communal title of indigenous people in Indonesia and John Locke's political ethics. The method of this study is interpretation, description, and idealization. The results of this study are: indigenous people as the indigenous tribes who have different condition in terms of socio-cultural and economy from other community groups in a country, and its status as a part or a whole, is ruled by the ways or tradition, by law, or by the rule of their own specialty. Based on the customary law, indigenous people claim that the forest land surrounding the area is the part of communal title under the community authority of customary law related to land, included its contents, i.e. water, plants and animals in the region as a source of life and livelihood. John Locke's ideas about natural rights held through a social contract, the protection of the inalienable rights was given to the country. A country is an embodiment of political power, which institutionalize basic rights, especially the freehold (liberty, life, and property). The state is obliged to promote respect, protection, and fulfillment of human rights related to communal title of indigenous in Indonesia contained in various rules of law which provided that all still there. Through the theory of natural rights, then the existence of individual rights, which is pre-positive, get a strong plea in a social contract called the constitution.

Kata Kunci : masyarakat adat, etika politik John Locke, pengakuan dan perlindungan.